NUNUKAN – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Nunukan menegaskan pentingnya penguatan sinergi pembangunan di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan dan memperkokoh kedaulatan negara.
Hal tersebut disampaikan IMM Cabang Nunukan dalam merespons dinamika pembangunan di kawasan perbatasan yang terus berkembang, khususnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kabupaten Nunukan dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya pembangunan di wilayah tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis hingga penguatan konektivitas antarwilayah.
IMM Cabang Nunukan mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun kawasan perbatasan. Namun demikian, organisasi kemahasiswaan itu menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait pemerataan pembangunan, akses layanan dasar masyarakat, serta efisiensi distribusi logistik di sejumlah wilayah.
Ketua Umum IMM Cabang Nunukan, Sahlan Fikri Haikal, mengatakan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Wilayah perbatasan bukan hanya soal letak geografis, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir secara utuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu lebih mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah atau keadilan spasial (spatial justice), sehingga kebijakan yang diambil dapat menyesuaikan karakteristik dan tantangan daerah perbatasan.
Selain itu, IMM Cabang Nunukan juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi daerah, pemberdayaan pelaku UMKM, serta penguatan sistem distribusi barang dan jasa.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan perbatasan.
Dalam konteks kelembagaan, IMM Cabang Nunukan turut menekankan pentingnya peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, serta perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.
“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, kami optimistis pembangunan di wilayah perbatasan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” tambah Sahlan.
Sebagai organisasi kemahasiswaan, IMM Cabang Nunukan menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada isu-isu strategis terkait pembangunan kawasan perbatasan.
IMM Cabang Nunukan juga menegaskan bahwa paradigma pembangunan terhadap wilayah perbatasan perlu diperkuat dengan cara pandang baru, bahwa Nunukan bukan lagi halaman belakang Indonesia, melainkan beranda depan negara yang harus dibangun secara maju, inklusif, dan berdaya saing, (DPC IMM Nunukan).
