TARAKAN – Muhammad Khoiruddin resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Utara periode 2025–2030. Pelantikan kepengurusan baru tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM., C.APO., di Hotel Lotus Panaya, Tarakan, Kamis (8/1/2026).
Pelantikan ini menandai berakhirnya masa kekosongan kepengurusan APKASINDO Kaltara yang sebelumnya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama dua tahun. Surat Keputusan (SK) kepengurusan sejatinya telah terbit pada Juni 2025, namun baru dapat dikukuhkan tahun ini akibat proses internal di tingkat pusat.
Muhammad Khoiruddin menjelaskan, kepengurusan APKASINDO Kaltara terakhir aktif pada periode 2018–2023. Setelah itu, organisasi sempat mengalami kekosongan hingga akhirnya digelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) pada Mei 2025 di lokasi yang sama.
Pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO kepada DPW APKASINDO Kalimantan Utara Periode 2025-2030.
“Prioritas utama kami adalah penguatan internal organisasi. Petani sawit memiliki latar belakang dan karakter yang beragam, sehingga perlu wadah yang solid untuk menyatukan kepentingan,” ujar Khoiruddin.
Setelah konsolidasi internal, APKASINDO Kaltara akan fokus pada agenda eksternal, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit serta pengawalan aspirasi petani dalam mengakses program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Khoiruddin menjelaskan, BPDP merupakan lembaga non-kementerian di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana hasil pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dana tersebut, menurutnya, wajib dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan sektor kelapa sawit.
“Dana BPDP harus kembali ke sawit, baik dalam bentuk program replanting, penanaman ulang, pelatihan, pendidikan, beasiswa, bantuan sarana produksi, hingga infrastruktur,” jelasnya.
Ia menambahkan, APKASINDO memiliki jaringan kuat di 25 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, sehingga berperan strategis dalam menjembatani petani dengan akses pendanaan BPDP, termasuk pendampingan administrasi dan penyusunan proposal.
Selain itu, Khoiruddin menyoroti persoalan serius terkait ketersediaan bibit sawit bersertifikat di Kalimantan Utara. Menurutnya, banyak kebun sawit yang harus diremajakan akibat penggunaan bibit tidak bersertifikat pada masa lalu.
“Bibit sawit harus bersertifikat label biru dan memiliki barcode. Prosesnya memang panjang karena harus dipesan langsung ke sumber benih resmi,” katanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini Kalimantan Utara belum memiliki penangkar bibit resmi yang sepenuhnya memenuhi persyaratan, sehingga pengadaan bibit bersertifikat untuk program pemerintah kerap terkendala.
“Kalau bibitnya tidak bersertifikat, dampaknya sangat besar. Petani bisa menunggu tiga tahun untuk panen, tapi hasilnya tidak maksimal karena bibit salah. Itu kerugian waktu, biaya, dan lahan,” tegasnya.
Lebih lanjut kata dia, dalam waktu dekat ia mempersiapkan untuk membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten yakni APKASINDO Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan.
“Setelah kepengurusan DPW dibentuk kami akan merencanakan membetuk pengurus di tingkat DPD setingkat Kabupaten yang ada di Kalimantan Utara khususnya yang diwilayah tersebut memiliki perkebunan kelapa sawit”, Ungkapnya.
Melalui kepengurusan baru ini, APKASINDO Kaltara diharapkan mampu memperkuat perlindungan petani sawit, meningkatkan produktivitas, serta memastikan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Utara.
