Dibahas Bersama KPK, Markus Yuteng Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Aturan

by Isman Toriko

TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Markus Yuteng, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan bagian yang sah dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun, proses pengusulan hingga pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, terukur, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Markus saat menanggapi pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Tana Tidung, Rabu (18/11/2026).

Menurut Markus, Pokir DPRD tidak seharusnya menjadi persoalan selama mekanisme pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. Sebab, Pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Pokir itu sah secara aturan. Yang penting, Pokir masuk sesuai tahapan perencanaan. Jangan sampai ada tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Namun, Markus menegaskan bahwa fungsi memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak berarti DPRD mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pemerintah daerah tetap menjadi pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai ketentuan.

“Jadi bukan berarti DPRD yang melaksanakan kegiatan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana. DPRD mengawasi agar usulan masyarakat yang disampaikan melalui Pokir dan sudah masuk dalam SIPD bisa terlaksana,” jelasnya.

Penganggaran Pokir Harus Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

Terkait respons KPK dalam pertemuan tersebut, Markus menyampaikan bahwa Pokir pada prinsipnya diperbolehkan secara aturan. Kendati demikian, mengakomodasinya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah.

Ia juga meluruskan bahwa besaran anggaran Pokir bukan ditentukan secara sepihak oleh anggota DPRD. Setiap usulan yang disampaikan melalui kegiatan reses harus terlebih dahulu melalui proses pembahasan dan kajian oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sesuai bidang kewenangannya.

Sebagai contoh, apabila masyarakat mengusulkan pembangunan fasilitas kesehatan berupa balai posyandu di desa, maka OPD terkait akan melakukan kajian terhadap kebutuhan dan kelayakan pembangunan tersebut.

Selanjutnya, perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan berdasarkan standar harga satuan (SSH), ketentuan teknis, serta kebutuhan riil di lapangan.

Dengan mekanisme tersebut, setiap usulan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan tidak sekadar mencantumkan nilai anggaran tanpa perhitungan teknis.

“Jadi sebenarnya Pokir itu bukan berbicara soal paket atau nilainya sekian. Semuanya harus terukur sesuai kebutuhan. Yang menentukan nominalnya berdasarkan kajian teknis OPD terkait,” tegasnya.

Menurut Markus, mekanisme tersebut penting untuk menjaga agar Pokir benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Aspirasi Masyarakat Masih Didominasi Kebutuhan Dasar

Lebih jauh, Markus mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses, kebutuhan masyarakat Kabupaten Tana Tidung masih didominasi persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Sejumlah usulan yang sering disampaikan masyarakat antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, penerangan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, hingga akses pertanian.

Salah satu persoalan yang cukup banyak ditemukan adalah keterbatasan akses transportasi bagi petani. Kondisi jalan yang belum memadai di sejumlah wilayah masih menjadi kendala dalam mengangkut hasil pertanian menuju lokasi pemasaran.

Akibatnya, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi warga, khususnya di wilayah pedesaan.

“Rata-rata yang kami temukan di lapangan itu kebutuhan dasar. Masyarakat ingin jalan yang baik, penerangan, sekolah, sarana prasarana, serta akses bagi petani untuk membawa dan menjual hasil pertaniannya,” ungkapnya.

Ia menilai, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian pada pemerataan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di desa-desa yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas.

Dorong Transparansi Realisasi Pokir dan Musrenbang

Markus juga menyoroti pentingnya indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat direalisasikan.

Menurutnya, selama ini belum tersedia gambaran persentase yang benar-benar terukur mengenai jumlah usulan masyarakat yang berhasil diakomodasi, baik melalui Pokir DPRD maupun Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Padahal, keterbukaan informasi mengenai perkembangan usulan tersebut sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana aspirasi yang telah mereka sampaikan mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi salah satu instrumen untuk menelusuri proses pengusulan dan pengakomodasian Pokir.

Melalui sistem tersebut, usulan yang masuk dapat ditelusuri, termasuk berapa banyak yang diproses dan berapa yang akhirnya mendapatkan alokasi dalam APBD setiap tahunnya.

Menurut Markus, transparansi tersebut tidak hanya penting bagi DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pihak yang menyampaikan kebutuhan pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah usulan yang disampaikan masih dalam proses, belum dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran, atau telah masuk dalam program pembangunan daerah.

Reses Jadi Bentuk Pertanggungjawaban kepada Masyarakat

Markus mengakui, salah satu tantangan yang dihadapi anggota DPRD ketika kembali turun melaksanakan reses adalah pertanyaan masyarakat mengenai usulan yang pernah disampaikan pada periode sebelumnya.

Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan, tetapi hingga kini belum mendapatkan realisasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab moral bagi anggota DPRD untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku.

Karena itu, ia berharap proses pengusulan Pokir dapat berjalan secara terbuka, mulai dari penyerapan aspirasi, penginputan dalam SIPD, pembahasan bersama OPD, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

“Ketika kami turun reses lagi, masyarakat selalu mempertanyakan usulan sebelumnya. Bahkan, ada yang sudah beberapa kali disampaikan, tetapi belum juga terealisasi. Ini tentu menjadi beban moral bagi kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Markus menegaskan, keberadaan Pokir pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, yang harus menjadi perhatian bersama bukan sekadar besaran anggaran, melainkan bagaimana setiap aspirasi diproses secara benar, transparan, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung. (rko)

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses