Bapemperda Kaltara Mulai Susun Agenda 2027, Evaluasi 19 Raperda Jadi Dasar Perencanaan

by Suiman Namrullah

TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara mulai mematangkan agenda legislasi tahun 2027 setelah melakukan evaluasi terhadap progres Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembahasan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sekaligus menentukan regulasi yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan maupun yang perlu dilanjutkan ke agenda legislasi berikutnya.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan dari total 19 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026, sebanyak sembilan Raperda diproyeksikan dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026.

Sementara itu, sejumlah Raperda lainnya masih membutuhkan tahapan lanjutan, termasuk fasilitasi dan penyelesaian administrasi sebelum dapat dituntaskan.

“Ini perlu kajian yang mendalam. Kita ingin Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar terukur dan bisa diselesaikan sesuai tahapan,” tegas Supa’ad.

Seiring dengan evaluasi tersebut, Bapemperda juga mulai menginventarisasi sejumlah usulan Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda 2027, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah.

Beberapa di antaranya adalah Raperda tentang Perlindungan Petani Berladang, Raperda tentang Penghargaan Daerah, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Raperda terkait Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.

Selain itu, agenda legislasi 2027 juga mencakup Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 serta tiga Raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari urgensi kebutuhan regulasi, kesiapan dokumen pendukung, hingga kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.

Menurutnya, jumlah Raperda yang diusulkan bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan legislasi daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap regulasi memiliki substansi yang jelas dan dapat diselesaikan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui evaluasi Propemperda 2026 dan persiapan agenda 2027 tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara berharap proses pembentukan peraturan daerah semakin terencana dan terukur.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Utara.

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses