TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dilanjutkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan empat Raperda tersebut terdiri dari dua usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan dua usulan inisiatif DPRD.
Dari usulan pemerintah daerah, terdapat Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Raperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Supa’ad menjelaskan, kedua Raperda tersebut sebenarnya telah melalui tahapan pembahasan dan harmonisasi. Namun, masih membutuhkan proses fasilitasi sebelum dapat dituntaskan menjadi peraturan daerah.
“Yang dari usulan pemerintah sudah terbahas, tetapi masih perlu fasilitasi. Ada dua yang akan kita luncurkan ke Propemperda 2027,” jelasnya.
Sementara itu, dari jalur inisiatif DPRD, terdapat Raperda tentang Penghargaan Daerah yang kembali diusulkan karena diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga akhir November 2026.
Selain itu, DPRD Kaltara juga menyiapkan satu Raperda baru tentang Perlindungan Petani Berladang untuk masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah tahun 2027.
Menurut Supa’ad, peluncuran kembali Raperda tersebut merupakan langkah untuk memastikan proses pembentukan regulasi tetap berlanjut, terutama terhadap rancangan yang sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan.
Dengan dimasukkannya empat Raperda tersebut ke dalam agenda Propemperda 2027, diharapkan proses legislasi daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian terhadap penyelesaian berbagai rancangan regulasi yang menjadi kebutuhan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Bapemperda DPRD Kaltara akan terus mengawal proses pembentukan peraturan daerah agar setiap Raperda dapat diselesaikan sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

