TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kumulatif terbuka untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketiga Raperda tersebut berkaitan dengan siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, perubahan APBD tahun berjalan, hingga penetapan anggaran tahun berikutnya.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, menyebutkan tiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
“Untuk Raperda kumulatif terbuka, ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD tahun anggaran 2027, kemudian APBD tahun anggaran 2028,” jelas Supa’ad.
Ia menjelaskan, Raperda kumulatif terbuka merupakan bagian dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan Propemperda setiap tahunnya.
Keberadaan tiga Raperda tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bapemperda dalam mengatur komposisi agenda legislasi 2027. Sebab, selain Raperda kumulatif terbuka, terdapat pula sejumlah usulan inisiatif DPRD dan usulan dari pemerintah daerah.
Bapemperda juga harus memperhitungkan Raperda dari Propemperda 2026 yang belum dapat diselesaikan dan direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Di antaranya Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Raperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Sementara dari inisiatif DPRD, terdapat Raperda tentang Perlindungan Petani Berladang dan Raperda tentang Penghargaan Daerah yang kembali diusulkan untuk masuk dalam agenda legislasi 2027.
Supa’ad sebelumnya juga menekankan bahwa penyusunan Propemperda perlu memperhatikan batas jumlah Raperda umum, urgensi regulasi, kesiapan dokumen pendukung, serta kemampuan penyelesaian setiap tahapan pembahasan.
Menurutnya, seluruh usulan harus diinventarisasi dan dikaji secara mendalam agar agenda pembentukan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan regulasi di daerah.
Melalui perencanaan tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara berharap penyusunan Propemperda 2027 dapat berjalan lebih terukur, sehingga seluruh Raperda yang masuk dalam agenda legislasi memiliki peluang untuk dibahas dan diselesaikan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

