Jakarta, MK – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri hadiri rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan pada Selasa (29/4/2025)
Rapat ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara langsung dan daring di Gedung Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden membuat inpres satu data, ajak BPS duduk bareng membuat forum satu data daerah agar kita punya data,” ungkap Fahri Hamzah.
Bupati Nunukan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Untuk melaksanakan program 3 juta rumah, perlu menyatukan data Indonesia sehingga presiden mengeluarkan inpres 1 data.
Untuk diketahui Backlog perumahan Indonesia atau dapat diartikan juga kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat disampaikan menurut data berdasarkan kepemilikan sebanyak 9,9 juta sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 26,9 Juta
Lanjut dari hasil pertemuan tersebut H. Irwan menyampaikan bahwa data penanganan rumah harus berbasis digital.
“Kemenpera mengeluarkan daftar antri renovasi rumah dan daftar antri pembiayaan kredit. Dengan sistem yang baik penanganan perumahan akan menjadi lebih baik. Rumah layak huni juga menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan”, ungkap H. Irwan.
Bupati menyampaikan lebih lanjut tentang bahasan rapat tersebut meningkatkan sanitasi rumah mengurangi resiko kesehatan keluarga. Bantuan renovasi diprioritaskan pada aladin (atap, lantai, dinding) serta dapur.
“Tujuan program 3 juta rumah adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Bangsa”, tambah menyampaikan.
Terkait dengan skema pembiayaan, dalam rapat tersebut direncanakan melalui beberapa sumber yaitu ABPN, CSR, APBD, Dana Desa, investasi dan subsidi pengembang properti. (hms/red)
“Sehingga Pemerintah daerah perlu mengkolaborasikan pembiayaan program ini pada pihak-pihak terkait. sehingga dapat mempercepat keberhasilan program 3 juta rumah. Pembiayaan bersumber APBN akan berkolaborasi dengan beberapa kementerian”, ungkapnya.
