Nunukan, MK – Keselamatan siswa di lingkungan sekolah tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga kesiapan menghadapi situasi darurat. Hal ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan setelah pelaksanaan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMP Negeri 1 Nunukan, Rabu (21/10/2026).
Kasubid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nunukan, Mulyadi, mengatakan sejumlah aspek keselamatan perlu mendapat perhatian, mulai dari instalasi listrik, penataan lingkungan sekolah, hingga pembenahan jalur evakuasi dan titik kumpul.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh warga sekolah dapat bergerak dengan aman ketika menghadapi keadaan darurat, terlebih SMP Negeri 1 Nunukan memiliki sekitar 800 siswa.
“Yang perlu menjadi perhatian pertama adalah instalasi listrik. Kita juga perlu melihat kembali penataan lingkungan sekolah, jalur hijau, serta akses jalan yang digunakan anak-anak agar tidak menghambat pergerakan mereka,” ujar Mulyadi.
Selain itu, BPBD menilai jalur evakuasi perlu ditata kembali agar dapat digunakan secara efektif ketika terjadi bencana. Jumlah siswa yang cukup besar menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kapasitas titik kumpul di lingkungan sekolah.
Mulyadi menyarankan agar sekolah mempertimbangkan penyediaan dua titik kumpul sehingga proses evakuasi tidak terpusat pada satu lokasi saja.
“Dengan jumlah siswa sekitar 800 orang, sebaiknya titik kumpul tidak hanya satu. Perlu dipertimbangkan menjadi dua bagian karena jika semuanya diarahkan ke satu titik di halaman sekolah, kapasitasnya perlu diperhitungkan agar proses evakuasi bisa berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Selain pembenahan fasilitas, Mulyadi menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan melalui keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Salah satunya dengan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang melibatkan berbagai organisasi siswa.
Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), OSIS, serta organisasi lain di sekolah diharapkan dapat mengambil bagian dalam membangun budaya sadar bencana.
Dengan keterlibatan tersebut, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau petugas kebencanaan, tetapi juga menjadi pengetahuan dan kebiasaan bersama.
“Organisasi yang ada di sekolah, seperti Pramuka, PMR, dan OSIS, perlu dilibatkan. Dengan begitu, Satuan Pendidikan Aman Bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya dan seluruh warga sekolah memahami peran masing-masing ketika terjadi bencana,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui simulasi kebencanaan, siswa dibekali pemahaman mengenai mitigasi serta tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Dalam simulasi gempa bumi, misalnya, siswa dilatih melakukan evakuasi secara mandiri dan mengikuti prosedur penyelamatan. Pengetahuan tersebut diharapkan membantu mereka bertindak lebih terarah sambil menunggu bantuan petugas apabila diperlukan.
“Melalui kegiatan ini, mereka kami bekali pengetahuan tentang mitigasi bencana, termasuk apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Dalam simulasi gempa tadi, siswa juga dilatih melakukan evakuasi secara mandiri,” ungkap Mulyadi.
Upaya membangun sekolah yang aman bencana memerlukan dukungan berbagai pihak, baik melalui edukasi yang berkelanjutan maupun pembenahan sarana dan prasarana. Dengan kesiapan tersebut, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya nyaman, tetapi juga lebih aman bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik.
Langkah ini sejalan dengan semangat penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi salah satu landasan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. (**)
