BULUNGAN, MK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Bulungan tahun 2024 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa (22/04).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan Riyanto menjelaskan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPj Bupati kabupaten Bulungan, terutama menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Ada beberapa hal yang disampaikan DPRD Bulungan terhadap LKPJ Bupati Bulungan terutama menyangkut APBD tahun 2024, pertama dibidang kesehatan masalah layanan kesehatan dan BPJS yang beberapa waktu lalu sudah di monitoring yaitu terkait terkait layanan di rumah sakit dan dan ada juga rekomendasi terkait IGD disetiap Puskesmas yang sudah direspon langsung oleh Bupati Bulungan, dan DPRD juga berharap layanan di Rumah Sakit bisa ditingkatkan lagi,” katanya Kepada Metro Kaltara.
Lebih lanjut Riyanto juga menjelaskan hal lain yang menjadi rekomendasi juga yaitu terkait infastruktur yang berkaitan dengan tahun anggaran 2024 mulai dari Tanjung Selor sampai ke Hulu.
“Rekomendasi selanjutnya yaitu terkait infastruktur yang berkaitan dengan anggaran tahun 2024 mulai dari tanjung selor sampai ke Hulu Peso, ada beberapa yang telah dilaksanakan namun bertahap dan akan menjadi fokus agar cepat selesai dan sama juga dengan infastruktur arah Tana Kuning artinya lintas kecamatan agar segera diselesaikan, karna dari tahun ke tahun itu yang menjadi keluhan masyarakat dan juga arah Salimbaru dan Tanjung Palas Utara dan anggaran infastruktur lebih besar agar bisa segera selesai, dan DPRD juga mendukung pembangunan infastruktur lintas kecamatan,” Jelasnya.
Rekomendasi selanjutnya terkait ASN termasuk tunjangan TPP, terutama di Dinas Pendidikan Guru- Guru di pelosok ada beberapa yang memberikan masukan kepada DPRD.
“Yang masuk rekomendasi juga terkait ASN untuk tunjangan TPP, terutama di Dinas Pendidikan guru-guru di pelosok ada beberapa yang memberikan masukan kepada DPRD bahwa ada yang dekat justru besar TPPnya dan yang jauh justrus kecil TPPnya itu yang DPRD rekomendasikan menjadi evaluasi terutama masalah TPPnya untuk yang ditempatnya di pelosok-pelosok untuk TPPnya dibedakan atau di evaluasi kembali,” Pungkasnya. (Fy/red)
