TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan sektor peternakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui kunjungan Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, bersama jajaran DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara ke peternakan ayam petelur di kawasan Aki Balak, Kota Tarakan, Selasa (24/3/26).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung aktivitas peternakan milik Sopian, termasuk sistem pemeliharaan ayam menggunakan kandang battery serta penggunaan pakan pabrikan.
Jufri Budiman yang juga menjabat Ketua DPW TMI Kaltara mengatakan, pengembangan peternakan ayam petelur perlu mendapat perhatian karena kebutuhan telur di Kalimantan Utara masih cukup tinggi, sementara produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan telur di Kaltara diperkirakan mencapai sekitar 26 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal baru berada di kisaran 3 ribu ton per tahun, sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus. Kita harus memperkuat produksi lokal agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pasokan luar,” tegas Jufri.
Menurutnya, Kota Tarakan memiliki posisi strategis dalam pengembangan komoditas telur ayam karena menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi di Kaltara.
Karena itu, penguatan peternakan ayam petelur di Tarakan dinilai dapat menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal sekaligus memperkuat rantai pasok pangan daerah.
Bersama TMI Kaltara, Jufri menargetkan adanya peningkatan produksi telur ayam lokal secara bertahap hingga mencapai 5 ribu–10 ribu ton per tahun pada periode 2026–2027.
Target tersebut akan didorong melalui pengembangan usaha peternakan skala kecil dan menengah berbasis kelompok. Model tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam sektor peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Namun, Jufri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi peternak. Di antaranya ketersediaan bibit ayam atau day old chick (DOC) serta fluktuasi harga pakan yang dapat memengaruhi biaya produksi dan stabilitas harga telur di tingkat konsumen.
“Perlu ada kebijakan yang berpihak pada peternak, termasuk pengaturan distribusi DOC dan dukungan terhadap ketersediaan pakan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan tersebut, Jufri mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan penetasan dan produsen pakan di luar Tarakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjajaki ketersediaan pasokan yang dapat mendukung kebutuhan peternak di Kaltara.
Menurutnya, ketersediaan DOC dan pakan dengan harga yang relatif stabil merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha peternakan ayam petelur.
Dengan penguatan produksi dari tingkat peternak, DPRD Kaltara berharap ketergantungan terhadap pasokan telur dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, pengembangan sektor peternakan juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan usaha dan lapangan kerja.
Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, organisasi petani dan peternak, serta pelaku usaha, sehingga peningkatan produksi pangan lokal dapat dilakukan secara berkelanjutan.
