TARAKAN, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah tanggapi sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait data kelompok kesejahteraan atau desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu, warga juga menyoroti birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit dan berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengakses program pemerintah.
“Persoalan data desil akan menjadi salah satu hal yang ditindaklanjuti bersama instansi terkait,” terangnya.
Syamsuddin menilai persoalan data tidak bisa dipandang sebagai masalah administrasi semata.
“Ketepatan data akan menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program pemerintah,” jelasnya.
DPRD akan menjadikan keluhan masyarakat tersebut sebagai bahan untuk melakukan komunikasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Ia berharap pertemuan lanjutan dapat memperjelas persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari langkah penyelesaian agar program bantuan dan pelayanan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.(**)

