TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara untuk mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Utara.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) III BPD Gapensi Kaltara yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus BPD Gapensi Kaltara periode 2026–2031 di Tanjung Selor, Rabu (22/7/2026) malam.
Gubernur menilai, perkembangan pembangunan di Kaltara saat ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha jasa konstruksi daerah. Percepatan pembangunan kawasan industri, konektivitas antardaerah, hingga pembukaan akses menuju kawasan perbatasan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) membutuhkan kesiapan sumber daya konstruksi yang profesional dan memiliki daya saing.
“Hadirnya proyek strategis nasional, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), menuntut gerak cepat semua, khususnya juga menuntaskan konektivitas infrastruktur yang menembus kawasan 3T,” ujar Gubernur Zainal.
Menurutnya, keberadaan PSN seperti KIHI harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Jalan, jembatan, konektivitas wilayah, serta berbagai fasilitas dasar menjadi fondasi penting agar kawasan industri dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam konteks tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kontraktor lokal memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan. Keterlibatan perusahaan konstruksi daerah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kemandirian dunia usaha lokal.
“Keberhasilan pembangunan fisik di Kalimantan Utara tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang direncanakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana di lapangan. Karena itu, kita membutuhkan kontraktor lokal yang profesional, kompeten, dan mampu memenuhi standar pembangunan,” kata Zainal.
Gubernur berharap kepengurusan baru BPD Gapensi Kaltara dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemprov Kaltara. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengawal berbagai agenda pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penunjang aktivitas ekonomi.
“Pemprov Kaltara menempatkan Gapensi sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mari kita terjemahkan semangat sinergi dan kolaborasi ini menjadi aksi serta kerja nyata di lapangan demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Pembangunan konektivitas wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Infrastruktur yang semakin terhubung diharapkan dapat membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan, pedalaman, dan perbatasan.
Selain mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor konstruksi lokal juga diharapkan memberikan efek ekonomi bagi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kapasitas kontraktor lokal yang semakin kuat, peluang keterlibatan dunia usaha daerah dalam berbagai proyek pembangunan dapat semakin terbuka.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi, Pemprov Kaltara berkomitmen terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Kehadiran Gapensi diharapkan menjadi salah satu kekuatan dalam memastikan agenda pembangunan Kaltara dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat. (Fy/red)
