NUNUKAN, MK – Sebagai langkah untuk mengenal dan memahami wilayah perbatasan antara dua negara Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah BPPD Kab. Nunukan menggelar pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam”. Bimbingan teknis ini bagi masyarakat desa yang terdepan secara langsung perbatasan dengan negara tetangga sebagai bagian sistem pertahanan keamanan di Kecamatan Tulin Onsoi.
Acara Bimtek ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 22 s/d 24 April 2024. Yang resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kab. Nunukan Ir. H. Dian Kusumanto., M.Si yang hadir mewakili Bupati Nunukan di ruang pertemuan serbaguna Penginapan Aulia Kecamatan Tulin Onsoi. Kab. Nunukan (23/04).
Turut menghadiri bimtek kali ini Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara, mewakili Kepala dinas PMD Kab. Nunukan, Danpos Satgas Pamtas, Camat Tulin Onsoi, Kades, dan masyarakat desa perbatasan sebagai peserta.
Bupati Nunukan dalam sambutannya yang diwakili Kepala BPPD Kab. Nunukan Dian Kusumanto menyampaikan bahwa Kab. Nunukan adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara malaysia. kecamatan Sebatik, Sei manggaris, Krayan, Lumbis, dan Tulin Onsoi merupakan wilayah – wilayah yang secara berbatasan secara dengan wilayah di negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.
Konsekuensi dari daerah perbatasan, Kab. Nunukan memiliki berbagai kerawanan, mulai dari penyelundupan barang – barang ilegal, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kejahatan narkotika, hingga kerawanan yang menyangkut sisi keamanan dan pertahanan negara, seperti pergeseran patok perbatasan, pencurian ikan, pencurian kayu dan lain sebagainya.
“Semua titik rawan tersebut harus diwaspadai dan dijaga, karena hal itu menyangkut harga diri dan kewibawaan kita sebagai bangsa yang berdaulat.
Sebagai masyarakat yang tinggal di perbatasan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar semua titik – titik rawan tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab”, ujar H. Dian Kusumanto.
Namun masyarakat di wilayah perbatasan juga harus memiliki semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
Desa – desa terdepan yang berada di daerah – daerah perbatasan harus terus diberikan motivasi, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab dan tugas yang mulia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini,”Tegasnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurutnya adalah dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, serta kedasaran dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada.
“Masyarakat desa juga harus diberikan bekal dan kemampuan yang cukup dalam melakukan identifikasi, pemantauan maupun pelaporan ketika mengetahui ada kegiatan – kegiatan ilegal, dan membahayakan wilayah dan kedaulatan negara. Jika masyarakat beserta tokoh – tokoh masyarakatnya yang berada di desa – desa terdepan, bisa bersinergi dengan jajaran aparat keamanan dan pemerintah di semua tingkatan, maka saya yakin akan muncul sebuah kekuatan besar dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia”, tambahnya.
“Untuk itu, lanjut dalam sambutannya Bupati memberikan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan yang telah melaksanakan Bimtek kali ini.
” Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk membina kami – kami yang tinggal di daerah perbatasan,”Ungkapnya.
Selanjutnya, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP Drs. Ismawan Harijono., M.Si, menyampaikan sambutannya bahwa pada era pemerintahan presiden Joko Widodo pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu agenda prioritas sebagaimana amanat nawacita ketiga yaitu, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.
“Hal ini jelas sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas yaitu kecamatan yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga”, ujar Ismawan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Ismawan mengungkapkan bahwa BNPP mendukung sepenuhnya dan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif serta pemahaman akan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan perbatasan guna mendukung Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dalam rangka menjaga, memelihara, dan menggerakan pembangunan di kawasan perbatasan.
Lanjut dikatakan maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam.
“Tujuan dari kegiatan ini agar peserta dapat memahami kebijakan pengelolaan batas wilayah negara, peserta dapat memahami kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, tambahnya.
Selian itu diharapkan peserta dapat memahami sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security systems), peserta dapat mengidentifikasi dan melaporkan kondisi patok/pilar batas negara, meningkatnya pemahaman peran serta dan fungsi pemerintah desa untuk mendukung penguatan pertahanan dan keamanan di garis batas negara.
Lebih dari itu Ismawan juga berharap peserta dapat memahami peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Mitra Desa dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
“Peserta juga dapat terampil dalam tata cara pelaporan terkait dengan pertahanan dan keamanan di perbatasan, serta meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan, perbatasan negara dianggap penting dan mendasar karena merupakan beranda depan negara yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai jalur pelanggaran ilegal baik transnasional maupun internasional,”Jelasnya.(**)
