Jakarta, MK – Insiden pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Guru Besar IPB University dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jono M Munandar, mengatakan berbagai persoalan dalam MBG tidak bisa dilihat sebagai persoalan tunggal.
“Ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi ada keterkaitan kuat dengan sistem dan tata kelola yang belum optimal. Kalau diperbaiki setengah-setengah, risikonya tetap akan muncul,” ujar Jono dalam Strategic Discussion yang digelar FEM IPB University melalui keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.
Jono menilai penguatan sistem keamanan pangan menjadi hal mendasar. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi perlu diperjelas dan diterapkan secara konsisten di semua daerah.
Selain itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas koordinasi antarpihak sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Peran UMKM juga perlu diperkuat sebagai bagian dari ekosistem, dengan tetap menjaga standar kualitas yang ketat.
“Dari sisi kualitas pangan, perbaikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kalori dan protein harian (KKPH) serta penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) melalui pengawasan yang lebih ketat. Evaluasi berbasis data, termasuk melalui inventarisasi SPPG, juga menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas tetap terjaga,” ujar dia.
Jono juga menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem seleksi operator serta mekanisme kontrol di berbagai lini. Ia menyebut keterlibatan sekolah maupun katering profesional yang berpengalaman dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Tak kalah penting, perbaikan komunikasi publik dan penyusunan rencana kontingensi yang bersifat preventif juga perlu diperkuat. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang.
Jono berharap program ini dapat berjalan lebih optimal, aman, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan pembenahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
(REN)
