TARAKAN – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada 9 Febuari, dunia pers di Kalimantan Utara diharapkan semakin berkembang dalam iklim demokrasi yang sehat dan terbuka. Hal tersebut disampaikan Herman, S.Pi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltara.
Herman menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prinsip utama yang terus didorong, khususnya melalui Komisi I DPRD yang membidangi pers, penyiaran, serta Komisi Keterbukaan Informasi Publik.
“Kita tentu berharap dunia pers di Kalimantan Utara, apalagi di Republik ini, semakin berkembang. Keterbukaan informasi selalu kita dorong,” ujar Herman, Jum’at (6/2/26).
Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang harus dijaga kebebasannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghindari segala bentuk pembatasan maupun pembungkaman terhadap kerja jurnalistik.
“Saya di Komisi I yang berkaitan dengan pers penyiaran dan Komisi Keterbukaan Informasi Publik, kita juga mendorong untuk melakukan hal yang sama. Harapannya, tidak ada lagi istilah pembungkaman terhadap rekan-rekan pers,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat reformasi harus terus dijaga, terutama dalam menjamin kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan insan pers dinilai penting guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
“Karena kita sama-sama lahir di era reformasi. Kebebasan pers harus dijaga, tentu dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan tanggung jawab sosial,” pungkas Herman.
