TANJUNG SELOR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pdt. Robenson Tadem, melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah Provinsi Kaltara ke PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Rabu (26/8/26).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Tim Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara dr. Rustan Samsuddin, M.M., serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltara, Direktorat Kriminal Khusus, Polairud, Direktorat Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindagkop, dan UPT Bapenda Kabupaten Bulungan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pelaku usaha dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Kaltara.
Dalam kegiatan tersebut, Pdt. Robenson Tadem menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi Tim Satgas Pajak Daerah. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa sektor industri memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan PAD, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara.
Melalui kunjungan dan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD dan instansi terkait diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dengan dunia usaha. Sinergi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kewajiban pajak daerah dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung iklim usaha dan pembangunan daerah.
Kegiatan di PT KIPI juga menjadi momentum bagi Tim Satgas Pajak Daerah untuk menyampaikan peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat dalam pengawasan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kaltara.
