Jakarta: Komisioner Mohammad Chairul Anam mengatakan elite politik yang terbukti menebar kebencian harus dihukum. Pasalnya, kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 tak lepas dari peran elite politik.
Massa aksi lari berhamburan menghindari gas air mata saat terlibat bentrok dengan polisi di Jalan Wahid Hasyim, depan gedung Bawaslu, Jakarta.
Mereka diduga menjadi provokator jauh sebelum aksi penolakan hasil pemilihan umum (pemilu) tersebut pecah. Provokasi mereka membuat sejumlah massa meregang nyawa dan ratusan orang luka-luka.
“Tidak ada keistimewaan apa pun di negeri ini. Di depan hukum semua orang harus diperlakukan sama. Jadi siapa pun dia, mau elite politik, mau tidak elite, yang terbukti melakukan syiar kebencian dan terbukti harus berhadapan dengan hukum,” kata Anam di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
Aksi 21-22 pecah setelah ada seruan dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk melakukan people power. Gerakan ini untuk menentang hasil putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Dari kerusuhan tersebut, sebanyak tujuh orang meninggal dan sekitar 200-an orang luka. Kerusuhan ini terjadi mulai Selasa, 21 Mei 2019, dini hari.
Massa menolak membubarkan diri. Polisi membubarkan massa dengan gas air mata. Namun, massa justru memberontak dengan melemparkan batu, bambu, dan botol, ke arah polisi.
Tak cukup di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, kerusuhan meluas hingga Jalan Jati Baru Raya, Petamburan, dan wisma Polri. Sejumlah bus dan kendaraan polisi hangus dibakar perusuh.
Bentrokan berlanjut hingga Rabu, 22 Mei 2019. Di hari yang sama, Polri berhasil menangkap ratusan massa yang diduga sebagai provokator. Hingga kini, dalang dari aksi belum diungkap. (Medcom)
