TARAKAN – Kepala Sekolah Rakyat (SR) Tarakan, Marisa Aulia, menjelaskan proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara langsung melalui pendataan pemerintah, bukan melalui sistem pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.
Menurutnya, proses tersebut melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah untuk mendata anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2.
“Cara perekrutannya itu nanti dari PKH di Dinas Sosial bekerja sama dengan BPS dan pemerintah daerah. Mereka langsung mendatangi anak-anak usia sekolah yang berada di desil satu dan desil dua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, khusus tahun ini pemerintah telah menggunakan aplikasi bernama Setara yang memuat data anak usia sekolah berdasarkan wilayah dan kategori ekonomi keluarga.
“Di aplikasi Setara itu sudah ada data anak usia sekolah per wilayah. Jadi misalnya di satu kelurahan ada anak desil satu dan dua, itu langsung didatangi petugas dari Dinsos untuk ditanyakan apakah bersedia masuk Sekolah Rakyat atau tidak,” katanya, Selasa (26/5/26).
Jika anak dan orang tua bersedia, proses penerimaan akan dilanjutkan. Namun apabila menolak, data tersebut akan dicatat dalam sistem aplikasi.
“Jadi memang langsung ke sasaran, tidak ada istilah pendaftaran seperti sekolah umum,” jelasnya.
Marisa mengungkapkan, pada tahun sebelumnya proses pendataan masih dilakukan secara manual. Saat itu, Dinas Sosial menerima sekitar 30 ribu data mentah yang kemudian harus diverifikasi kembali untuk memastikan status anak, termasuk apakah masih usia sekolah, sudah menikah, atau bahkan sudah tidak berdomisili di Tarakan.
Sementara tahun ini, data yang tersedia melalui aplikasi mencapai sekitar 12 ribu anak usia sekolah di Kota Tarakan.
“Tahun ini lebih canggih karena sudah lewat aplikasi, sehingga data lebih terarah,” ujarnya.
Untuk tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat Tarakan membuka tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA dengan target masing-masing 90 siswa.
Marisa mengatakan, kegiatan belajar mengajar nantinya akan dipindahkan ke gedung baru yang bersifat fungsional dan mulai digunakan pada Juli mendatang.
“Gedung yang digunakan merupakan bangunan yang sudah selesai dan memenuhi kebutuhan dasar seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, dan administrasi,” katanya.
Dari sisi tenaga pendidik, ia memastikan kondisi saat ini masih mencukupi. Sekolah Rakyat Tarakan memiliki 12 guru yang direkrut secara nasional serta 19 wali asuh dan wali asrama untuk mendampingi siswa selama tinggal di asrama.
Meski demikian, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan pada sarana maupun tenaga pengajar, melainkan belum adanya aturan yang kuat untuk memastikan anak tetap bersekolah.
Menurutnya, masih ada orang tua yang menarik kembali anak mereka dari Sekolah Rakyat untuk membantu pekerjaan keluarga.
“Ada beberapa kasus anak yang sebenarnya sudah nyaman sekolah di SR, tetapi dijemput orang tuanya karena dianggap menjadi tulang punggung keluarga. Ada yang diminta kembali berjualan atau mencari kepiting,” ungkapnya.
Ia menyebut kondisi tersebut kerap terjadi setelah masa libur panjang, di mana sebagian siswa tidak kembali ke sekolah dan pihak sekolah harus melakukan penjemputan ulang.
“Kami belum punya aturan yang benar-benar kuat untuk memastikan anak-anak ini tetap sekolah. Itu tantangan terbesar kami saat ini,” pungkasnya.
