TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat strategis dalam rangka penyusunan rekomendasi serta pendalaman hasil monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat yang berlangsung selama dua hari, 29–30 April 2026, di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan ini dipimpin oleh Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, serta dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota pansus, dan jajaran OPD teknis.
Pada hari pertama, agenda difokuskan pada penyusunan rekomendasi Pansus LKPj Tahun 2025 dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Pembahasan dilakukan secara mendalam untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tepat sasaran.
Memasuki hari kedua, rapat dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring Pansus LKPj bersama OPD terkait. Evaluasi mencakup pelaksanaan program di sejumlah daerah, antara lain Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.
Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, mengatakan pihaknya berkomitmen menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD serta kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin rekomendasi yang disusun benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat ini, DPRD Kalimantan Utara melalui Pansus LKPj diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun-tahun mendatang. (**)
