MALINAU – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 DPRD Kaltara melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Malinau untuk memantau pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi Pansus terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Peninjauan dipimpin anggota Pansus, Pdt. Robenson Tadem, dengan fokus pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Di bidang pendidikan, Pansus mengunjungi SMA Negeri 1 Malinau untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
Dari hasil peninjauan, terdapat sejumlah fasilitas yang dinilai masih membutuhkan peningkatan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Pdt. Robenson mengatakan, pemenuhan sarana pendidikan perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.
“Fasilitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif dan mendukung kenyamanan siswa,” ujarnya.
Monitoring kemudian dilanjutkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Malinau. Di sekolah tersebut, Pansus turut melihat sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kondisi selasar yang dinilai perlu mendapat perhatian untuk menunjang aktivitas peserta didik.
Selain sektor pendidikan, Pansus melakukan peninjauan terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau. Beberapa lokasi yang menjadi objek monitoring di antaranya jalan tembus Gang Ambo dan Gang Tenguyun serta pembangunan drainase di Gang Lunuk.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program sekaligus mencocokkannya dengan data dan laporan yang menjadi bahan pembahasan LKPJ Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Pdt. Robenson menegaskan, hasil monitoring lapangan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Pansus dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Monitoring ini penting untuk memastikan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
DPRD Kaltara melalui Pansus LKPJ akan melanjutkan proses evaluasi dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai daerah serta perangkat daerah terkait. Hasilnya akan menjadi bagian dari rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalimantan Utara ke depan.
