Jakarta, MK – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghormati kedaulatan Indonesia di Papua Barat. PBB diminta tak menanggapi petisi Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menuntut kemerdekaan Papua Barat.
“Harus dong (menghormati kedualatan). Kalau tidak menghormati kita, ngapain kita masuk PBB,” kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Januari 2019.
Menhan menegaskan wilayah Papua Barat harga mati milik NKRI. Kelompok manapun yang berusaha memisahkan Papua Barat dengan Indonesia untuk berhadapan langsung dengan unsur pertahanan Indonesia.
“Mereka berhadapan pasti Menteri Pertahanan dulu. Menteri pertahanan negara,” tegas Ryamizard. Ryamizard tak gentar sekalipun kelompok separatis itu meminta bantuan dari PBB. PBB tidak bisa mengintervensi kedaulatan negara lain, dan harus jernih melihat permasalahan di Papua Barat.
“PBB kan harus adil, jangan kayak dulu tuh, Timor Timur enggak adil,” ucapnya.
Menhan tak menutup pintu negosiasi dengan kelompok separatis. Asalkan negosiasi menguntungkan pemerintah dan mereka bersedia kembali ke pangkuan republik.
“Negosiasi kalau menguntungkan untuk republik ini, harus. Kalau enggak ngapain ya,” ujarnya.
Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah mengumpulkan 1,8 juta tandatangan menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat lewat petisi. Petisi itu selanjutnya diserahkan ke Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.
“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh,” ucap Pemimpin ULMWP, Benny Wenda seperti dikutip kantor berita reuters. (MK*)
