Pemerintah Siap Eksekusi Putusan MA

by Redaksi Kaltara
  • Terkait Pembatalan Iuran JKN Segmen PBPU

JAKARTA Р Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen PBPU sudah ditayangkan melalui website resmi Mahkamah Agung pada 31 Maret 2020.

“BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan Putusan MA tersebut. Saat ini Pemerintah ¬†dan ¬†Kementerian ¬†terkait dalam proses ¬†menindaklanjuti ¬†Putusan¬† MA tersebut dan sedang disusun Perpres pengganti,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M.lqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal menambahkan,  hal ini dilakukan mengingat  sesuai dengan Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal8 ayat (1); Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, dan ayat (2); Dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha negara  yang  mengeluarkan  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut, ternyata  pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang­ undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Melihat aturan di atas, tindak lanjut Putusan MA dapat dieksekusi oleh tergugat dalam kurun waktu

90 hari melalui ¬†aturan ¬†baru, atau ¬†apabila ¬†jika tidak terdapat ¬†aturan ¬†baru dalam ¬†kurun¬† waktu tersebut, maka Pepres 75/2019 pasal34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan. Intinya ¬†dalam ¬†waktu ¬†90 ¬†hari¬† ke¬† depan ¬†setelah ¬†salinan ¬†keputusan ¬†diumumkan ¬†resmi, ¬†BPJS Kesehatan menunggu terbitnya Perpres pengganti. Saat ini sedang berproses,” kata Iqbal.

BPJS Kesehatan juga telah bersurat kepada Pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara untuk menetapkan langkah-Iangkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan selanjutnya, dalam mengeksekusi putusan tersebut.

“Masyarakat ¬†juga ¬†diharapkan ¬†tidak perlu ¬†khawatir, ¬†BPJS ¬†Kesehatan ¬†telah¬† menghitung ¬†selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPU atau mandiri dan akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru tersebut atau disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah. Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran terse but akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta,” tambah Iqbal. (Red/MK*)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: