TANJUNG SELOR, MK – Pasca pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, memastikan program-program yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Helmi menjadi salah satu pejabat yang tetap dipercaya menempati jabatan yang sama dalam pelantikan dan pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026).
Menurut Helmi, fokus utama DPUPR-Perkim saat ini adalah memastikan program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai target, sembari menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan memperhatikan usulan dari perangkat daerah.
“Ya, kita menjalankan yang sudah ada. Programnya memang sekarang ini kan kita keterbatasan anggaran. Kita pakai efisiensi. Jadi kita tetap meneruskan yang sekarang yang ada, sambil nanti kita melihat usul-usul kegiatan yang melalui perangkat daerah,” ujar Helmi.
Ia menjelaskan, salah satu program yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat adalah pembangunan akses jalan menuju rumah jabatan gubernur. Saat ini proyek tersebut masih berada dalam tahap proses lelang.
“Program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah pembangunan jalan naik yang ke rumah jabatan gubernur itu. Mudah-mudahan bisa cepat segera diproseskan. Sekarang ini kan saat proses lelang, biar mudah-mudahan cepat selesai,” katanya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, DPUPR-Perkim juga akan melanjutkan program bantuan perumahan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Yang dari luar, bantuan dari pusat itu perumahan. Dari Kementerian PU. Jadi itu yang kita lanjutkan,” tuturnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DPUPR-Perkim Kaltara berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan. Dukungan bantuan dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. (Fy/red)
