TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda-Litbang), bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik di lingkup Pempov maupun kabupaten/kota se Kaltara, melakukan Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Provinsi Kaltara.
FGD yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara ini, dilakukan menyusul adanya rencana kerja pemerintah di tahun 2020, dengan tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkulaitas.
Tema tersebut merupakaan tema nasional dan menjadi rujukan semua Kementerian, Lembaga maupun pemerintah daerah (kabupaten/kota). Demikian disampaikan oleh H Iskandar, Sekretaris Bappeda-Litbang Kaltara saat mewakili Pemprov membuka acara tersebut, Selasa (12/2).
Iskandar menjelaskan, rencana kerja pemerintah tahun 2020, akan dilakukan sejumlah program prioritas. Di antaranya, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, penguatan konektivitas dan pemerataan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pemantapan ketahan pangan (air, energi, pelestarian lingkungan), serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
“Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan fokus yang menjadi prioritas nasional bisa menjadi patokan provinsi maupun daerah, untuk merumuskan dalam kegiatannya sehingga selaras dengan program nasional,” ungkapnya.
Iskandar menambahkan, target indikator makro Provinsi Kaltara berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2020. Untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) itu sebesar 70,85 persen, Pertumbuhan Ekonomi 8,04 persen, Tingkat Kemiskinan 5,84 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44 persen dan Indeks Gini sebesar 0,29 persen.
“Dengan indikator tersebut maka tugas kita kedepan akan jauh lebih berat. Untuk itu, setiap indikator yang ada, sama-sama kita eksekusi kedalam program kegiatan pada masing-masing SKPD, sehingga program nasional dan provinsi itu selaras, agar tujuan menjadikan kaltara sebagai wilayah berbatasan berdaya saing di 2020 bisa tercapai,” ujar Iskandar.
Turut hadir dalam FGD Trino Junaidi, Kepala Bidang (Kabid) Neraca Kewilayahan Statistik, Badan Pengelola Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, serta perwakilan dari Bank Indonesia (BI).(humas)
