Bulungan, MK – Wakil Bupati (Wabup), Kilat, A.Md bersama jajaran Pemkab mengikuti rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Selasa (15/9).
Gabungan fraksi menyatakan menerima perubahan APBD 2026 untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan strategis. Antara lain perubahan APBD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung. Kemudian optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan sistem dan peningkatan pelayanan, bukan dengan memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Kemudian Fraksi Nasdem – PKS menyikapi realisasi keuangan semester I tahun 2026 sebesar 35,72 persen dan realisasi fisik 39,05 persen. Diharapkan seluruh OPD Pemkab melakukan langkah-langkah percepatan (akselereasi) pada semester II karena daya serap anggaran yang optimal akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi PAN – PPP meminta agar Pemerintah Daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa dan wilayah 3T, jangan sampai pembangunan hanya berfokus di ibukota kabupaten saja. Pemkab diminta memprioritaskan penyediaan air bersih yang layak dan peningkatan kualitas jalan umum penghubung antar desa dan kecamatan.
Fraksi Hanura menekankan agar Pemerintah Daerah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar bahan pokok bagi masyarakat dan penguatan UMKM serta efektifitas jarring pengaman sosial. Pemkab juga diminta memperhatikan program pembangunan yang sudah diusulkan oleh masyarakat.
Fraksi Gerindra mengingatkan, DPRD adalah representasi wakil rakyat di pemerintahan. Maka Pemkab diminta lebih serius dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat yang diterima DPRD pada saat melaksanakan reses dan dirumuskan kembali dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah.
Sementara Fraksi Golkar meminta agar pembangunan harus mampu membuka isolasi antar wilayah, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan memperkuat ekonomi masyarakat. (**)
