TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Aula Joglo Perumahan Intraca RT 10, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Selasa (17/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para ketua RT, pengurus Koperasi Merah Putih Juata Permai, tokoh masyarakat, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan fasilitas penunjang kerja bakti, perbaikan lampu penerangan jalan umum, persoalan kepesertaan dan tunggakan iuran BPJS, hingga akses transportasi laut antardaerah.
Ketua RT 11 Juata Permai, Suparno, mengapresiasi perbaikan jalan lingkungan yang baru direalisasikan sekitar tiga bulan terakhir setelah puluhan tahun belum tersentuh pembangunan. Namun demikian, ia berharap adanya dukungan fasilitas seperti kendaraan roda tiga dan mesin pemotong rumput untuk menunjang kegiatan kerja bakti warga.
“Setiap kali kerja bakti kami masih menggunakan alat manual. Mudah-mudahan ke depan ada bantuan dan juga arahan mekanisme pengajuannya,” ujarnya.
Aspirasi serupa disampaikan warga RT 07, Suroso, yang meminta bantuan mesin pemotong rumput serta perbaikan empat titik lampu jalan yang saat ini tidak berfungsi.
Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Juata Permai, Darmaji, menyampaikan bahwa progres pembangunan koperasi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Maret 2026. Ia berharap adanya dukungan lanjutan berupa tanah timbunan agar koperasi dapat berfungsi optimal dalam pembinaan UMKM di lingkungan sekitar.
Selain itu, ia juga mengusulkan penataan lahan dan penyediaan sarana olahraga sebagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda.
Perwakilan BPJS yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan penjelasan kepada warga terkait mekanisme pembayaran iuran, opsi cicilan tunggakan, serta pentingnya kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja dan masyarakat umum.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Supa’ad Hadianto menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan warga sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Namun, ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai syarat utama agar usulan dapat diproses.
“Tugas RT adalah membuat usulan resmi dan memasukkannya dalam Musrenbang. Kalau administrasinya lengkap, saya siap mengawal. Semua serba mungkin,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, khususnya terkait penanganan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Menurutnya, tidak semua persoalan dapat langsung ditangani oleh pemerintah provinsi apabila bukan menjadi kewenangannya.
Selain persoalan infrastruktur, Supa’ad turut menyoroti tidak adanya lagi rute langsung kapal Pelni dari Tarakan ke Surabaya. Kondisi tersebut dinilainya menyulitkan masyarakat karena harus melakukan transit ke beberapa daerah lain.
“Nanti akan saya sampaikan secara resmi agar ada perhatian untuk membuka kembali rute yang mempermudah masyarakat,” katanya.
Di akhir kegiatan, Supa’ad memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan direkap dan diperjuangkan secara bertahap sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
“Silakan usulkan secara resmi, saya siap memperjuangkan,” pungkasnya.
