BULUNGAN, MK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, H. Risdianto, S.Pi, M.Si menutup Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Tenguyun, Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (26/3).
Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah tahun depan diperkirakan berada di kisaran Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun. Ia juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi nasional perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak ke daerah.
“Kita perlu mencermati kondisi nasional. Hingga Februari, APBN mengalami defisit sekitar Rp135 triliun. Hal ini berpotensi berdampak pada kebijakan efisiensi di daerah,” ujar Sekda.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama pada belanja operasional seperti perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, bahan bakar (BBM), alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial.
“Lakukan penghematan pada belanja yang tidak terlalu mendesak agar anggaran bisa digunakan lebih efektif,” tegasnya.
Sekda juga menekankan agar anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
“Fokuskan anggaran pada hal-hal prioritas seperti infrastruktur, pelayanan dasar serta program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita harus menjaga keseimbangan APBD agar tetap sehat dan berkelanjutan,” pesannya.
Berdasarkan data penyusunan Renja 2027, terdapat sekitar 2.555 usulan masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam sistem SIPD. Selain itu, ada sekitar 1.001 usulan pokok pikiran DPRD serta 41 usulan dari kelompok rentan sebagai bentuk komitmen pembangunan yang inklusif.
Sekda menjelaskan, banyaknya usulan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bulungan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.
“Tidak semua usulan bisa kita akomodasi. Kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Sekda juga mendorong setiap perangkat daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi unggulan yang dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan.
“Setiap perangkat daerah harus memiliki inovasi unggulan yang bisa memberikan daya ungkit bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif membangun komunikasi dan kerja sama guna mencari sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun sumber lainnya.
“Kita perlu membuka peluang pendanaan dari luar agar pembangunan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Sekda menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman.
“Kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman,” pungkasnya. (Fy/red)
