TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menggelar reses masa persidangan III bersama masyarakat guna menyerap aspirasi terkait pelayanan transportasi laut rute Tarakan–Surabaya, Senin (19/5/26).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Cabang PT Pelni Tarakan, Ferdy, serta perwakilan KSOP Tarakan. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan mengenai belum optimalnya konektivitas transportasi laut dari Tarakan menuju Pulau Jawa.
Supa’ad mengatakan, persoalan transportasi laut selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah seperti pelaku UMKM hingga pekerja pabrik plywood di Tarakan.
“Berdasarkan hasil reses sebelumnya, banyak sekali keluhan masyarakat terkait transportasi laut, terutama soal konektivitas menuju Pulau Jawa,” kata Supa’ad.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas bersama pihak yang memahami mekanisme pelayanan transportasi laut, termasuk PT Pelni dan KSOP, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat.
Dari hasil dialog bersama warga dan pihak terkait, Supa’ad menyimpulkan terdapat tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Supa’ad Hadianto bersama warga usai melaksanakan reses masa persidangan III DPRD Provinsi Kaltara.
Pertama, perlunya rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk membahas pelayanan transportasi laut di Kalimantan Utara. Ia menyebut, persoalan perhubungan merupakan bidang Komisi III DPRD Kaltara dan akan ditindaklanjuti dalam forum resmi.
“Nanti hasil reses ini akan saya sampaikan ke Komisi III agar dapat ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Kedua, Supa’ad mengungkapkan Gubernur Kalimantan Utara disebut tengah berupaya menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi di sektor transportasi laut guna melayani masyarakat Kaltara, khususnya rute Tarakan menuju Surabaya.
Ia berharap rencana tersebut dapat segera terealisasi sehingga masyarakat memiliki alternatif layanan kapal laut yang lebih memadai.
Meski demikian, Supa’ad menilai tarif layanan swasta nantinya kemungkinan berbeda dibanding layanan kapal milik negara seperti PT Pelni. Namun selama selisih harga masih terjangkau, menurutnya hal itu tidak menjadi persoalan bagi masyarakat.
“Kalau selisih harganya tidak terlalu jauh, saya rasa masyarakat tetap bisa menerima,” katanya.
Ketiga, Supa’ad menyoroti pentingnya sosialisasi terkait sistem interkoneksi pelayaran yang dimiliki PT Pelni. Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya sudah dapat melakukan perjalanan menuju Surabaya melalui skema transit dari Tarakan menuju Nunukan dan Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan dengan kapal lain menuju Surabaya.
“Selama ini masyarakat belum banyak mengetahui adanya interkoneksi tersebut. Karena itu perlu sosialisasi yang lebih masif,” ucapnya.
Ia juga meminta PT Pelni Cabang Tarakan lebih aktif menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat, termasuk melalui media massa dan forum-forum pertemuan warga.
Selain itu, Supa’ad menilai data okupansi penumpang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan transportasi laut di Kaltara. Menurutnya, kebijakan penambahan rute maupun armada tetap harus memperhatikan jumlah penumpang yang menggunakan layanan tersebut.
“Data okupansi penumpang harus dilibatkan dalam rapat koordinasi nantinya, karena itu menjadi dasar pengambilan kebijakan,” pungkasnya.
