TARAKAN – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengapresiasi inisiatif Gerakan Kawan Migran yang digagas Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Dzulfikar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah usai menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil I) dan Diklatsar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara, Kamis (30/7/26).
Menurutnya, Kementerian P2MI terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk memetakan berbagai persoalan yang kerap terjadi di lapangan.
“Selain tugas-tugas reguler, sejak awal kami ditugaskan untuk benar-benar melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus dan praktik yang sering terjadi. Kami juga terus membangun komunikasi sehari-hari dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di wilayah Semenanjung Malaysia,” ujarnya.
Dzulfikar menegaskan bahwa upaya perlindungan pekerja migran tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah praktik penempatan ilegal maupun aktivitas sindikat yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan.
“Kami berharap pelibatan masyarakat menjadi bagian utama dalam keberhasilan menangkal berbagai upaya dari oknum maupun sindikat yang memanfaatkan celah pengawasan,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di daerah perlintasan pekerja migran. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan dukungan tersebut.
“Kementerian ini baru berjalan sekitar satu tahun sepuluh bulan. Dengan perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto terhadap isu pekerja migran, kami berharap keterbatasan sarana dan prasarana dapat terus dipenuhi secara bertahap,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian P2MI telah mengembangkan sejumlah program, seperti Desa Migran, Migran Center, serta melibatkan perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam meningkatkan edukasi dan perlindungan bagi calon pekerja migran.
Dalam kesempatan itu, Dzulfikar juga menilai pelaksanaan Rapimwil yang dirangkaikan dengan Diklatsar KOKAM merupakan langkah positif karena memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan kader yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial.
Ia secara khusus mengapresiasi lahirnya Gerakan Kawan Migran yang diinisiasi Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara.
Menurutnya, program tersebut menjadi jawaban atas kondisi geografis Kalimantan Utara yang merupakan salah satu jalur strategis perlintasan pekerja migran menuju Malaysia.
“Kalimantan Utara merupakan hub utama perlintasan pekerja migran. Tidak hanya masyarakat dari wilayah sekitar, tetapi juga dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu jalur keberangkatan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Gerakan Kawan Migran tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga mampu memberikan pendampingan kepada pekerja migran, terutama mereka yang menjalani proses repatriasi maupun pemulihan dokumen keimigrasian.
“Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan pekerja migran, termasuk memberikan edukasi, penyebaran informasi, serta pendampingan bagi mereka yang sedang menjalani proses repatriasi maupun pemutihan dokumen,” tuturnya.
Dzulfikar juga berharap gerakan serupa dapat direplikasi di berbagai daerah perlintasan pekerja migran lainnya sehingga semakin memperkuat upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan.
“Semoga inisiatif yang lahir dari Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara ini dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah perlintasan pekerja migran lainnya di Indonesia,” pungkasnya.
