33 KK di Bulungan Diusulkan Masuk KAT

by Redaksi Kaltara

TANJUNG SELOR ‚Äď Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Utara (kaltara) melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah mengusulkan 33 Kartu Keluarga (KK) masuk dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). ‚Äú33 KK itu berdasarkan proposal yang diusulkan ke Dinsos. Jadi perlu diverifikasi, teknis pengusulannya dari kabupaten mengusulkan ke provinsi untuk dilakukan pemetaan sosial calon warga KAT oleh tim yang kemudian mengusulkan ke Kementerian Sosial,‚ÄĚ kata Kepala Dinsos Kaltara, Heri Rudiono, baru-baru ini.

Untuk saat ini, tim baru melakukan pemetaan sosial yang dilanjutkan dengan tahapan penjajagan awal atau studi kelayakan (PA-SK) yang rencananya dilakukan tahun depan. Pemetaan sosial sendiri dilaksanakan di ¬†Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. ‚ÄúIni karena Bulungan diprioritaskan untuk pemberdayaan KAT tahun depan,‚ÄĚ ujar Heri.

Sementara untuk tahapan PA-SK, tim KAT¬†akan turun ke¬†lapangan¬†melakukan pengecekan¬†lokasi dengan menggunakan instrumen¬†tertentu. Dan,¬†hasil dari penilaian tersebut menentukan layak atau tidaknya lokasi itu masuk dalam kategori KAT dan berhak atau tidaknya lokasi itu diberdayakan. ‚ÄúUntuk dikethaui juga, pemetaan sosial calon warga KAT yang dilakukan oleh tim berdasarkan SK Gubernur. Tim itu¬†selanjutnya melaporkan hasil pemetaan sosial dengan mengajukan ke Kemensos untuk dilakukan PA-SK oleh¬†supervisor atau Kemensos dan tim provinsi untuk bahan studi¬†kelayakan kategori KAT,‚ÄĚ tuturnya.

Apabila dari hasil pemetaan sosial dinyatakan masuk dalam salah satu kategori, maka Kemensos akan memberikan bantuan secara bertahap dari tahun ke-1 hingga ke-3 serta tahun pra-mandiri, yang selanjutnya akan diberdayakan oleh provinsi dan kabupaten. Adapun tahapan lengkapnya program KAT 2020, meliputi pemetaan sosial, PA-SK, semiloka daerah, semiloka nasional, penyiapan kondisi masyarakat, dan penyusunan anggaran.

‚ÄúKalau masih pemetaan sosial, belum bisa¬†dipastikan akan ada¬†pembangunan¬†karena masih¬†bersifat¬†verifikasi lahan. Untuk kepastian alokasi anggaran, setelah melalui tahap semiloka nasional baru perencanaan anggaran. Apabila¬†layak dikategorikan sebagai KAT oleh tim Kemensos¬†maka dana pemberdayaan KAT akan langsung ke kabupaten,‚ÄĚ ungkapnya.

Dana pemberdayaan KAT sendiri, adalah¬†dana tugas pembantuan¬†(TP) melalui Anggaran Pendapatan¬†dan¬†Belanja¬†Negara (APBN) yang langsung dikhususkan ke Dinsos¬†kabupaten yang masuk dalam kategori pengelola KAT. ‚ÄúDana¬†inilah yang digunajab¬†untuk pembangunan KAT. Mulai dari¬†pembangunan rumah, pengelolaan administrasi, honorarium pelaksanaan, dan kegiatan KAT lainnya,‚ÄĚ tutupnya.(humas)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: