TARAKAN – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Utara sukses menyelenggarakan Sertifikasi Pelatihan Chef yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi juru masak (chef) agar memenuhi standar nasional serta kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua HIPMI Kalimantan Utara, Ade Kurniawan, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen HIPMI dalam menghadirkan chef-chef profesional dan tersertifikasi melalui lembaga resmi di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Cooking Chef ini adalah lembaga sertifikasi dari BNSP yang ditugaskan untuk mencari dan mensertifikasi chef yang kompeten. Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat utama dalam pengelolaan SPPG,” ujar Ade Kurniawan.
Menurutnya, keberadaan chef bersertifikat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dapur SPPG. Bahkan, dapur yang dikelola oleh chef bersertifikat berpeluang meningkatkan jumlah penerima manfaat dari sebelumnya 2.000 orang menjadi 2.500 orang.
Ade Kurniawan, Ketua HIPMI Provinsi Kalimantan Utara.
Ade menegaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk memastikan dapur SPPG dikelola secara profesional.
“Kami tidak ingin chef yang bekerja di SPPG hanya sekadar bisa memasak, tetapi benar-benar memahami standar kerja dapur, higienitas, manajemen makanan, dan tanggung jawab besar karena yang dilayani adalah masyarakat dalam jumlah banyak,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Kalimantan Utara belum memiliki lembaga sertifikasi chef secara khusus. Karena itu, HIPMI Kaltara mengambil inisiatif menjadi pelopor pelatihan dan sertifikasi chef di wilayah Kalimantan Utara.
“Ini mungkin yang pertama di Kaltara. Tujuan kami agar para chef di lapangan sudah memenuhi kualifikasi, baik dari sisi kompetensi memasak, sistem kerja dapur, hingga standar kebersihan,” jelas Ade.
Sebanyak 24 peserta mengikuti pelatihan ini, yang mayoritas merupakan chef dari dapur-dapur SPPG yang nantinya akan beroperasi. Sekitar 90 persen dapur peserta disebut sudah aktif. Peserta berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.
Foto bersama seluruh peserta serta tim chef yang melakukan tahapan Uji kepada peserta.
Untuk sebaran SPPG di bawah naungan HIPMI Kaltara, Aade menyebutkan saat ini terdapat 24 dapur SPPG, dengan sekitar 16 dapur telah beroperasi. Secara keseluruhan, jumlah SPPG di Kalimantan Utara mencapai sekitar 75 dapur, sehingga HIPMI mengelola kurang lebih 30 persen dari total SPPG yang ada.
Rinciannya, SPPG HIPMI tersebar di Kota Tarakan sebanyak 11 dapur, dengan 8 dapur sudah operasional dan 3 masih dalam tahap persiapan. Di Kabupaten Bulungan termasuk Bunyu terdapat 5 dapur, Kabupaten Nunukan dan wilayah perbatasan seperti Sebatik serta Simenggaris sebanyak 7 dapur, serta Kabupaten Malinau sebanyak 1 dapur. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung (KTT) hingga kini belum mendapatkan kuota pembangunan SPPG dan masih dalam tahap pengusulan serta verifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan SPPG, yakni keterbatasan tenaga ahli gizi.
“Yang paling susah saat ini adalah ahli gizi. Hampir semuanya masih dari luar daerah. Syaratnya harus S1, kalau D3 tidak bisa masuk skema P3K,” ungkapnya.
Ia berharap melalui pelatihan dan sertifikasi chef ini, kualitas layanan SPPG di Kalimantan Utara semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat.
“Dengan sertifikasi resmi BNSP, chef memiliki legitimasi kompetensi yang diakui negara. Harapan kami, kualitas dapur SPPG semakin baik dan penerima manfaat terus bertambah,” pungkas Ade Kurniawan.
