TANA TIDUNG, Metrokaltara.com — Upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah terus dilakukan DPRD Kabupaten Tana Tidung. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dan Bappeda Kabupaten Tana Tidung, yang digelar pada Senin (12/1/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Tidung.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, serta jajaran perangkat daerah terkait. Sosialisasi tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun Pokir DPRD agar lebih terarah, terukur, dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hadir sebagai narasumber, Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, yang memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme penyusunan Pokir DPRD, mulai dari landasan regulasi, tahapan perencanaan, hingga pentingnya sinkronisasi dengan RKPD, RPJMD, serta arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Bappeda Kabupaten Tana Tidung.
Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil konkret penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu, Pokir memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan pemerintah daerah.
“Pokir DPRD harus disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat, serta diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Markus Yuteng, ST., MH, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman dan persepsi, sehingga Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, DPRD Kabupaten Tana Tidung berharap Pokir yang dihasilkan tidak hanya menjadi daftar usulan, tetapi menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang responsif, aspiratif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun kabupaten.
Dengan sinergi yang kuat antara DPRD, Bappeda, dan seluruh perangkat daerah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (rko)
