TARAKAN — Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Tarakan memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh kali berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/6/26).
“Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Wali Kota beserta jajaran eksekutif. Meraih predikat WTP untuk ketujuh kalinya secara beruntun adalah prestasi luar biasa. Semoga capaian ini memacu kinerja yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Suryadi.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Pemkot Tarakan dalam pengelolaan APBD ke depan.
Suryadi menyampaikan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semestinya hanya diukur dari tertibnya administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus mampu menghasilkan nilai tambah dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitas belanja daerah dituntut harus lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain kualitas belanja, Fraksi Gerindra juga mendorong Pemkot Tarakan untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Menurut Suryadi, pemerintah daerah perlu mencari dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan daerah yang selama ini menjadi andalan.
“Pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi-potensi ekonomi baru untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif yang efektif,” katanya.
Catatan lainnya berkaitan dengan realisasi belanja daerah. Fraksi Gerindra meminta Pemkot Tarakan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta perbaikan kualitas layanan air bersih melalui PDAM.
Fraksi Gerindra menilai sejumlah sektor tersebut masih menjadi bagian dari kebutuhan penting masyarakat Kota Tarakan sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Gerindra menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dikaji lebih mendalam pada tahapan legislasi berikutnya,” ujar Suryadi.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tarakan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Dandim 0907 Tarakan dan Wakapolres Tarakan, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Tarakan.
