Optimis Target 90 Persen di Akhir Tahun Tercapai
Gubernur Provinsi Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie
JAKARTA, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus menggenjot realisasi anggarannya di sisa waktu tahun anggaran 2017. Utamanya, bagi OPD-OPD yang realisasinya masih rendah.
Diakui Gubernur, hingga kini realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, baik fisik maupun keuangannya secara keseluruhan masih minim Sebagaimana laporan yang diterimanya, masih banyak OPD yang realisasi keuangan belum mencapai 50 persen. “Persoalannya, sejauh yang saya perhatikan, adalah masih banyaknya kegiatan yang harus dibayar pada termin terakhir. Jika itu sudah direalisasikan, paling tidak realisasi anggaran hingga akhir tahun 2017 nanti, bisa mencapai 90 persen,” ungkap Irianto.
Diamanatkan juga oleh Irianto, beberapa kegiatan yang akan tetap dikerjakan hingga akhir tahun anggaran, harus dikonsultasikan dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Dari laporan yang saya terima, yang banyak SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) itu, seperti biaya operasional belanja perjalanan dinas, serta keterlambatan pelelangan sehingga pekerjaan telat dikerjakan. Kalau pekerjaan itu sudah selesai, akan kita konsultasikan dengan Inspektorat dan BPK sebagai laporan,” jelasnya.
Selain menekankan kepada OPD, Gubernur juga meminta kepada para rekanan yang melaksanakan kegiatan Pemprov Kaltara untuk mempercepat penyelesaiannya. Kemudian bagi yang sudah selesai, diharapkan untuk segera mengurus termin atau pembayarannya.
Sebelumnya, memenuhi arahan Gubernur akan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar sesuai target, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun telah menggelar pertemuan internal dengan seluruh perwakilan OPD di Pemprov Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, belum lama ini.
Dari pertemuan itu, diketahui masih adanya OPD yang realisasi anggarannya dibawah 50 persen. Untuk itu, Sekprov mengingatkan agar setiap permasalahan yang dihadapi OPD bersangkutan, untuk segera diselesaikan di sisa waktu tahun anggaran yang ada. Dalam hal ini, OPD diarahkan untuk berkonsultasi dengan Inspektorat atau BPK RI juga pihak berkompeten lainnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, diakui masih minimnya realisasi APBD 2017. Baik fisik maupun keuangan. Bahkan sejumlah OPD, ada yang realisasinya masih dibawah 50 persen. Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap optimis akhir tahun nanti, realisasinya bisa mencapai 90 persen.
Permasalahan masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan OPD di lingkungan Pemprov Kaltara, pada dasarnya hampir sama. Antara lain, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, khususnya pejabat pengadaan, pejabat pengelola kegiatan dan pengelola keuangan sehingga menghambat realisasi fisik dan keuangan.
Kendala lain, adalah perubahan terhadap struktur OPD dan nomenklatur belanja APBD tahun anggaran 2017, khususnya untuk badan, dinas atau biro baru serta pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara pada 17 Januari 2017. Ini mengakibatkan sebagian besar OPD terlambat dalam menyusun dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Juga persoalan-persoalan teknis lainnya.
Termasuk salah satu penyumbang rendahnya serapan anggaran, adalah tertundanya kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B Tanjung Selor. Karena diketahui, pembangunan sarana dasar masyarakat ini memiliki nilai anggaran yang besar. Yaitu Rp 340.447.482.000 atau memiliki bobot 11,11 persen dari jumlah total anggaran APBD 2017.(humas)
