TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Utara (DPD IMM Kaltara) menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara. Sorotan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait masyarakat desa yang dinilai tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari.
DPD IMM Kaltara menilai pernyataan tersebut perlu dipahami secara lebih komprehensif karena fluktuasi kurs rupiah tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut IMM Kaltara, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu kenaikan harga barang impor yang berimbas pada kebutuhan pokok masyarakat desa. Kondisi tersebut dinilai semakin terasa di wilayah yang bergantung pada distribusi logistik udara maupun perdagangan lintas batas negara.
Dalam keterangannya, IMM Kaltara memaparkan sejumlah dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah Kalimantan Utara. Di kawasan Krayan dan Malinau, misalnya, kenaikan biaya transportasi udara disebut berdampak pada harga sembako dan bahan bangunan yang dijual di pedalaman. Faktor tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional penerbangan, termasuk avtur dan suku cadang pesawat.
Sementara itu, di wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Nunukan, masyarakat disebut menghadapi tekanan akibat melemahnya rupiah terhadap Ringgit Malaysia. Warga yang selama ini bergantung pada produk kebutuhan pokok dari Malaysia harus mengeluarkan biaya lebih besar ketika melakukan transaksi lintas batas.
DPD IMM Kaltara juga menyoroti kondisi nelayan di Tarakan dan Nunukan yang mengalami peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga alat tangkap dan perlengkapan budidaya yang sebagian bahan bakunya berasal dari impor. Selain itu, petani sawit swadaya di Bulungan disebut turut terdampak akibat melonjaknya harga pupuk non-subsidi.
Berdasarkan kondisi tersebut, IMM Kaltara meminta pemerintah pusat agar lebih fokus pada kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan skema transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara rupiah dan Ringgit Malaysia guna mendukung stabilitas perdagangan di wilayah perbatasan.
Selain itu, IMM Kaltara mengajak seluruh kadernya untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang dinilai rentan terdampak gejolak ekonomi global, seperti petani, nelayan, dan warga perbatasan.
