BULUNGAN, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-72 di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (4/12).
Di kesempatan itu, Gubernur membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) M Basuki Hadimuljono. Ikhtisar sambutan itu, diawali dengan kontribusi para pahlawan Sapta Taruna terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. “Tepatnya, 72 tahun lalu, sebanyak 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga Gedung Sate di Bandung, yang merupakan gedung DPU (Departemen Pekerjaan Umum) saat itu, mendapat serangan dari pasukan sekutu. Namun, kekompakan, kebersamaan dan keberanian dengan daya juang tinggi dapat mempertahankan setiap jengkal Gedung Sate dan membuat mereka bertempur hingga tetes darah penghabisan,” papar Irianto membacakan sambutan Menteri PU.
Dari peristiwa itu, 7 pegawai PU gugur. Mereka, adalah Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono. Mereka kemudian disebut Pahlawan Sapta Taruna. “Ini menjadi tonggak sejarah, bukti dan semangat berbakti untuk Bumi Pertiwi,” ungkap Gubernur.
Militansi serta daya juang para Pahlawan Sapta Taruna itu sedianya menjadi nafas setiap insan PUPR dalam bertugas. “Terlebih saat ini, dimana pembangunan infrastruktur sedang digenjot untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, termasuk dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” jelas Irianto.
Dan, di akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden H Jusuf Kalla, cukup banyak capaian Kementerian PUPR telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya, dalam rangka peningkatan konektivitas, dengan telah diselesaikannya pembangunan 2.623 kilometer jalan baru, termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan lainnya. “Capaian itu telah menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional yang positif dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan, laporan World Economic Forum 2017-2018 dinyatakan, bahwa Indeks Daya Saing Global Indonesia naik dari peringkat 41 ke 36. Sementara Indeks Daya Saing Infrastruktur naik dari peringkat 60 menjadi 52,” urai Gubernur.
Tak terkecuali, peningkatan peringkat kemudahan berusaha. Dimana, Indonesia menjadi 1 dari 10 negara dengan lompatan peringkat Ease of Doing Bussines (EODB) terbanyak. “Peringkat EODB Indonesia naik dari 106 pada 2016 menjadi 92 di 2017 dan 72 pada 2018. Ini menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur PUPR telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia usaha,” ungkapnya.
Sementara pada akhir 2017, ditegaskan juga untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ditegaskan pula, pada 2018 yang merupakan tahun politik. “Sesuai pesan Presiden, kita harus tetap fokus bekerja, jangan berpolitik,” timpalnya.
Di 2018, Kementerian PUPR juga menerima alokasi anggaran sekitar 107,4 triliun. Ini merupakan alokasi anggaran terbesar dari seluruh kementerian atau lembaga yang ada. “Untuk itu, diarahkan agar tidak ada kegiatan yang mangkrak. Semua harus diselesaikan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, tahun depan juga harus memberikan perhatian besar kepada program padat karya untuk mengatasi isu kesenjangan, kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja,” tuntasnya.
ASN HARUS SETIA DAN BERDAYA SAING
Disamping itu, Gubernur juga menyampaikan arahan secara personal yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Adapun amanatnya, pertama, orang Kalimantan patut berbangga karena Menteri PUPR pertama adalah putra Kalimantan. Ia adalah Muhammad Nur. “Ini merupakan gambaran, bahwa orang Kalimantan mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia,” kata Irianto.
Kedua, menyimak sambutan Menteri PUPR, Gubernur mengajak kepada seluruh ASN di Kaltara serta masyarakat untuk bekerja keras, berjuang, setia, kompak, berdaya saing, dan fokus guna mencapai hasil terbaik dalam pembangunan. “Untuk itu, jangan berfikir yang dapat menimbulkan gagal faham dan sesat pikir. Jangan suka mengeluh, namun harus fokus mencari solusi. Lalu, pandai bersyukur akan keadaan yang lebih baik yang diterima saat ini. Baik dari sisi kesejahteraan, sumber daya alam, keamanan juga perdamaian. Meski harus diakui, masalah tetap ada,” beber Gubernur.
Ditegaskan pula oleh Gubernur, seorang ASN utamanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan malas dan suka mengeluh. “Saya pastikan, akan ada evaluasi dan penilaian bagi para pegawai. Insya Allah, pada Desember 2017 hingga Januari 2018 akan dilakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pegawai di Pemprov Kaltara untuk mengukur pencapaian kinerjanya dalam setahun ini,” jelas Irianto.
Bagi ASN PNS yang sulit dibina, malas dan suka mengeluh, apapun jabatannya, besar kemungkinan tak akan diberikan jabatan lagi. “Ini dikarenakan Kaltara ingin dibangun lebih cepat,” kata Gubernur.
Ketiga, kepada jajaran DPUPR-Perkim Kaltara, diamanatkan untuk menjaga dan bertanggung jawab atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diterima Pemprov Kaltara selama 4 tahun terakhir ini. “Sebab, sekitar 40 hingga 60 persen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kaltara dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kaltara,” jelas Irianto.
Gubernur juga mengajak kalangan legislatif untuk bersabar dan berpikiran jernih untuk menjaga hasil yang baik ini. Namun, untuk itu, Gubernur mengakui dinamika yang terjadi didalamnya cukup besar. Seperti kepentingan individu, kelompok, golongan dan lainnya. Dari itu, Gubernur menegaskan agar jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk tidak mempercayai berita hoax. “Disini, saya juga mengingatkan kepada jajaran pemerintahan yang akan berpolitik untuk mawas diri. Sebab, ada penegasan dari pemerintah bahwa akan ada sanksi bagi aparatur yang melanggar ketentuan tertentu. Seperti, berfoto dengan pasangan calon lalu mengunggahnya ke media sosial, itu akan diberi sanksi karena pengawasannya ketat saat ini,” ulas Irianto.
Arahan keempat, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan baik tingkat provinsi maupun daerah, untuk memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, kompak dan menyajikan informasi valid bagi investor. Jika ini tak dilakukan maka investor akan sulit datang ke Kaltara. “Anggaran daerah yang ada juga harus dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas dan mendukung iklim investasi. Sembari berhemat, karena APBD dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ada kecenderungan menurun akibat kondisi lesu perekonomian nasional dan global,” beber Gubernur.
Kelima, aparatur pemerintah maupun pejabat lainnya untuk memenuhi sumpah jabatan yang telah diucapkannya dengan amanah dan bertanggung jawab. Sebab, apabila sumpah itu dilanggar maka akibatnya akan diterima baik di dunia maupun akhirat.(humas)