Gubernur Kaltara: Dr, Ir, H Irianto Lambrie
TANJUNG SELOR, MK – Menjawab keinginan masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman maupun terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertamina akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) ini. Atas nama masyarakat Kaltara, utamanya yang berada di wilayah 3T, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, terkhusus kepada Presiden Joko Widodo, juga kepada Menteri BUMN yang sudah merealisasikan harapan kita soal pembangunan SPBU di wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau, ucap Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (25/10).
Disampaikan, sesuai informasi yang diterima pada 2018 ini, Provinsi Kaltara mendapatkan jatah 3 titik untuk pembangunan SPBU. Pembangunan SPBU yang merupakan bagian dari program BBM Satu Harga tersebut, akan direalisasikan di Kecamatan Lumbis dan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan; serta Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau.
Pembangunan SPBU di daerah 3T ini, jelas Irianto, mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014, perihal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 36/2013, tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Nasional. Juga, Surat Keputusan (SK) Direktorat Jendral (Dirjen) Migas Nomor 0062.K/10/DJM.O/2018 perihal Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bajar Minyak Penugasan.
Gubernur menjelaskan, sehubungan dengan perkembangan kebutuhan BBM di wilayah 3T, pihak PT Pertamina, selaku perusahaan di bawah BUMN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun lembaga penyalur di wilayah 3T. “Penugasan ini, sesuai yang tertera dalam SK Dirjen Migas Kementerian ESDM, yang mana penugasan penyediaan BBM di wilayah 3T merupakan program pemerintah dalam melakukan pembangunan lembaga penyalur SPBU di beberapa titik, di lokasi wilayah 3T di Indonesia,” ungkap Gubernur.
Informasi terakhir, kata Irianto, untuk pembangunan SPBU 2 titik di Kaltara, yakni di daerah Lumbis dan Kayan Selatan masih dalam proses untuk penuntasan perizinannya. Sementara, di Krayan Selatan proses izinnya sudah tuntas, dan dalam waktu dekat akan dimulai pembangunan konstruksi operasionalnya. “Program ini sangat penting untuk daerah 3T. Karena, selama ini harga BBM di daerah tersebut sangat mahal. Dikarenakan akses transportasi yang sulit. Dengan adanya program BBM Satu Harga ini, harga jualnya mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga bisa ditekan. Bahkan sama dengan harga BBM di wilayah kota, ujar Irianto.
Lebih jauh Gubernur menyebutkan, usulan pembangunan SPBU atau APMS di wilayah perbatasan sebelumnya disampaikan kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan ketika itu juga Menteri BUMN menugaskan kepada pihak Pertamina untuk merealisasikannya.
Lewat program ini diharapkan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya yang berada di daerah 3T tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Sebelum di tiga lokasi yang akan dibangun ini, di perbatasan Kaltara, yaitu di Krayan sudah dibangun APMS. Bahkan waktu itu diresmikan langsung oleh Menteri BUMN, ujar Gubernur.
Tak hanya kebutuhan BBM, pemerintah juga memberikan perhatian untuk mengatasi disparitas harga kebutuhan pokok. Yaitu melalui Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang. Begitu pun dalam hal transportasi, juga ada SOA penumpang. Kita juga ada program Toko Indonesia. Sementara masih dalam proses pembangunan, tutup Gubernur. (humas)
