TANJUNG SELOR, MK – Sembilan Keala Desa di Kecamatan Sekatan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan untuk mengadukan nasib dan kondisi jalan di wilayhnya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin, 26 Mei 2025.
Forum ini menjadi wadah bagi para kepala desa menyampaikan langsung berbagai persoalan infrastruktur, terutama menyangkut jalan dan jembatan penghubung yang belum mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
RDP yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 14.00 WITA itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II turut menghadirkan pihak perusahaan, salah satunya PT Intraca, guna menjembatani penyelesaian masalah yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami bersyukur RDP ini berjalan kondusif. Forum ini menjadi penting untuk mendengarkan langsung suara masyarakat dan menyampaikan harapan mereka kepada pihak perusahaan,” ujar Rozana saat ditemui usai rapat.
Rozana menegaskan bahwa salah satu kewajiban perusahaan yang beroperasi di daerah adalah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, CSR tidak hanya sebatas kegiatan formalitas, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Perusahaan tidak bisa hanya mengejar keuntungan. Mereka punya tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut membangun daerah tempat mereka beroperasi,” tegasnya.
Rozana menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bukan sekadar catatan dalam forum, melainkan akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi atas tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan rekomendasi ini. Harapan kami, hasil dari pertemuan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di sembilan desa yang telah menyuarakan aspirasi mereka,” ujar Rozana.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Bulungan tidak tinggal diam dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang kerap terabaikan oleh perusahaan besar. Rekomendasi yang dikeluarkan diharapkan menjadi pemicu bagi perusahaan untuk lebih aktif menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat.(**)
