Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah pernyataan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menyebut Menlu Reto Marsudi memerintahkan staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi memenangkan Jokowi. Kemenlu menegaskan pernyataan itu tak benar.

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pernyataan itu tidak benar karena Ibu Menlu melakukan kunjungan ke KJRI Jeddah bukan KBRI Riyadh dan itu dalam rangka perlindungan WNI,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa, 2 April 2019.
Lalu menegaskan Menlu Retno melakukan kunjungan ke KJRI Jeddah pada 4 dan 5 Maret 2019 untuk membuka fasilitas pelayanan satu atap bagi WNI di sana. Fasilitas itu sudah direncanakan sejak lama oleh Kemenlu dan baru terwujud Februari lalu.
Selain itu, Lalu menjelaskan Menlu Retno juga melakukan kunjungan ke sekolah Indonesia di Jeddah. Kedatangan Menlu untuk melihat kondisi pelajar di sana karena dalam waktu dekat, Pemerintah RI akan memindahkan sekolah Indonesia ke bangunan baru.
“Kondisinya yang sekarang tidak terlalu memadai,” ujarnya.
Dia juga menegaskan Menlu Retno selalu berpesan kepada semua jajaranya dan juga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) agar melaksanakan pemungutan suara di luar negeri dengan profesional dan netral. Dia menegaskan komitmen Kemenlu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Seruan untuk bersikap netral itu juga disampaikan secara resmi, secara tertulis kepada semua perwakilan. Jadi tidak mungkin Menteri Luar Negeri mengarahkan kepada salah satu pasangan calon,” tegas Lalu.
Meski begitu, Lalu mengatakan pihaknya tak akan melaporkan Rizieq. Kemenlu merasa tak perlu meladeni pernyataan Rizieq.
“Saya kira klarifikasi yang kami sampaikan ini sudah memadai yang penting publik tahu bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Mungkin beliau tidak berbohong, tetapi Mungkin beliau mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga beliau menyampaikan itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat, juga membantah pernyataan imam besar FPI, Rizieq Shihab, yang menyebut pimpinan partai politik partai pengusung Joko Widodo menelpon beberapa Ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota-kota kecil di Saudi Arabia.
Bahkan, tidak ada yang menawarkan akan memberikan uang dan fasilitas dengan syarat surat suara yang diperuntukan Warga Negara Indonesia (WNI) di kota-kota kecil Saudi Arabia dicoblos hanya untuk Jokowi.
“Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan berujung kepada fitnah,” kata Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat dalam keterangannya, di Jakarta, 1 April 2019.
Hingga saat ini Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KJRI Jeddah belum merilis atau mempublikasikan nomor kontak Panitia Kotak Suara Keliling (KSK) di kota-kota kecil di Saudi Arabia.
Sumber: Medcom.id