JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya validasi data lapangan dan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Dadan mengungkapkan, hingga saat ini tercatat anggaran sebesar Rp24,03 miliar telah terealisasi, sementara Rp13,38 miliar masih dalam tahap persiapan. Namun demikian, ia menilai masih terdapat potensi data yang tidak valid dalam proses tersebut, sehingga diperlukan keterlibatan aktif seluruh koordinator wilayah dan koordinator lapangan untuk melakukan pengecekan langsung.
“Masih ada data yang di sistem belum jelas progresnya, bahkan petugas surveinya tercatat sudah lebih dari 180 hari. Data-data seperti ini sudah kami rollback dan drop setelah dipastikan di lapangan bahwa lokasinya merupakan lahan kosong,” ujar Dadan, Selasa (24/2/26).
Menurutnya, langkah pembersihan data tersebut dilakukan agar sistem hanya memuat data yang benar-benar memiliki progres dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemantauan juga terus dilakukan secara terpusat untuk memastikan pembaruan berjalan optimal.
Selain soal data, Dadan juga menyoroti kedisiplinan aparatur dan mitra pelaksana. Ia mengingatkan bahwa kehadiran dan kinerja petugas dapat dipantau langsung melalui sistem, sehingga ketidakhadiran tanpa alasan jelas akan berdampak pada capaian kinerja secara keseluruhan.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan kembali menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, menurutnya, baru sekitar 35.700 akun media sosial SPPG yang terdata dalam sistem, dari total yang seharusnya sudah tersedia.
“Media sosial ini bukan untuk pencitraan, tetapi untuk melaporkan kepada masyarakat. Menunya apa hari ini, nilai gizinya berapa, dan harganya berapa. Semua harus disampaikan dengan tanggung jawab,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar penyajian makanan dalam Program MBG dilakukan secara layak dan manusiawi, mengingat penerima manfaat utama adalah anak-anak. Penyajian yang baik, bersih, dan aman menjadi bagian dari nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan program.
Terkait kualitas bahan pangan, Dadan meminta agar mitra tidak memaksakan distribusi apabila bahan baku tidak memenuhi standar. Ia mencontohkan, jika buah atau bahan makanan tidak layak konsumsi, lebih baik ditunda atau disusulkan daripada dibagikan dalam kondisi tidak baik.
“Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai karena ingin tetap menyalurkan, justru kualitasnya menurun dan menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Dadan juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan MBG, hak orang tua dan peserta didik tetap harus dihormati. Apabila terdapat orang tua yang keberatan anaknya menerima MBG, hal tersebut harus dicatat dan anak tidak perlu dipaksakan untuk menerima.
“Silakan dicatat dengan baik karena ini berkaitan dengan jumlah penerima manfaat. Kita jalankan kewajiban, tetapi tetap menghormati keputusan orang tua,” ujarnya.
BGN, lanjut Dadan, akan terus melakukan pembenahan sistem, pengawasan, dan evaluasi agar Program Makan Bergizi dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik sebagai kelompok sasaran utama.
