JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana , mengingatkan seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta para mitra untuk meningkatkan kehati-hatian, kualitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG), seiring meningkatnya perhatian dan sorotan publik terhadap program tersebut.
Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini BGN telah memiliki 24.037 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi besar yang patut disyukuri, namun sekaligus membawa konsekuensi berupa pengawasan publik yang semakin ketat.
“Semakin cepat pertumbuhan dan semakin luas jangkauan pelayanan BGN, maka perhatian masyarakat juga semakin besar. SPPG adalah garda terdepan dan menjadi wajah Badan Gizi Nasional di lapangan,” ujar Dadan, Selasa (24/2/26).
Ia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi saat ini menjadi salah satu program pemerintah yang paling banyak disorot publik dan kerap dikaitkan dengan berbagai isu sosial. Kondisi tersebut, kata dia, harus disikapi secara bijak dan profesional oleh seluruh pelaksana program.
Dadan juga menyinggung realitas kesejahteraan sumber daya manusia yang terlibat dalam program MBG. Ia menyebutkan bahwa relawan di setiap SPPG menerima honor minimal Rp2 juta per bulan, sementara tenaga dengan status PPPK di lingkungan BGN dapat memperoleh penghasilan minimal Rp7,1 juta per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Realita ini harus kita syukuri. Oleh sebab itu, kita harus bekerja semakin serius, semakin berkualitas, dan semakin bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan,” katanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama bulan Ramadan, Dadan mengakui BGN menerima banyak sorotan di media sosial terkait kualitas menu MBG. Ia menilai, kejadian di daerah dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional, sehingga setiap insan di SPPG harus menyadari bahwa tindakannya memiliki dampak luas.
“Dalam hitungan jam, apa yang terjadi di satu daerah bisa menjadi isu nasional. Oleh karena itu, evaluasi diri menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap pelaksana program tidak hanya bertugas menyajikan makanan, tetapi juga harus mampu memberikan respons dan klarifikasi atas kejadian di lapangan. Menurutnya, keterlibatan aktif pelaksana program dalam menjelaskan kondisi sebenarnya sangat dibutuhkan agar informasi yang beredar di publik tetap berimbang.
Dadan menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi memiliki dampak langsung terhadap citra pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut hingga ke tingkat lapangan.
“Apa yang kita lakukan berdampak langsung ke Presiden. Sekecil apa pun isu yang muncul di media sosial, Bapak Presiden memantau dan meminta klarifikasi terkait kondisi sebenarnya di lapangan,” kata Dadan.
Menurutnya, tidak jarang ia menerima permintaan klarifikasi terkait isu yang berkembang di ruang publik. Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi menjadi perhatian penting pemerintah.
Dalam arahannya, Dadan juga menyoroti pentingnya kualitas penyajian makanan, khususnya dari sisi tampilan dan kemasan. Ia menilai penyajian makanan menggunakan kantong plastik atau kemasan seadanya dapat menurunkan persepsi kualitas, meskipun kandungan gizi makanan sudah sesuai standar.
“Terkadang isinya bagus, tetapi karena penampilannya seadanya, masyarakat menilai program ini kurang berkualitas,” ujarnya.
Selain kemasan, ia meminta pelaksana program lebih cermat dalam memilih menu yang memiliki nilai gizi baik sekaligus apresiasi tinggi di masyarakat. Menurutnya, persepsi publik terhadap jenis makanan perlu diperhatikan agar program dapat diterima dengan baik.
Dadan menegaskan bahwa BGN tidak menutup diri terhadap kritik maupun unggahan viral di media sosial. Ia justru menilai hal tersebut sebagai bagian dari kontrol masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar harus disikapi dengan tanggung jawab karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Program ini adalah program yang baik dan mulia. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan justru merusak kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
