MALINAU, Metrokaltara.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis berupa jalur kereta api lintas daerah. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi dan presentasi rencana pembangunan perkeretaapian yang dihadiri Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si, di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Indonesia Transit Synergy (INTRA) tertanggal 6 April 2026, Nomor: 009/INTRA/III/2026, terkait minat investasi dalam pengembangan jaringan kereta api di wilayah Kalimantan Utara.
Audiensi ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, yang mendorong pembukaan peluang kerja sama investasi strategis di sektor transportasi.
Dalam forum itu, rencana pembangunan jalur kereta api dipaparkan sebagai bagian dari langkah besar Kalimantan Utara untuk memperkuat posisinya dalam peta ekonomi nasional. Proyek ini tidak sekadar menghadirkan moda transportasi baru, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik modern yang efisien dan berkelanjutan.
Kaltara diproyeksikan menjadi pusat logistik masa depan Indonesia, dengan memanfaatkan posisi geostrategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Letak ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gerbang utama jalur perdagangan internasional, sekaligus beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran vital dalam arus distribusi barang dan jasa.
Dorongan pembangunan infrastruktur transportasi massal semakin menguat seiring berkembangnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Mangkupadi yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Kawasan industri ini membutuhkan dukungan sistem transportasi berkapasitas besar, efisien, dan ramah lingkungan untuk menopang aktivitas produksi dan distribusi dalam skala besar.
Gubernur Zainal Arifin Paliwang dalam arahannya menegaskan bahwa kereta api menjadi solusi paling ideal untuk menjawab tantangan tersebut. Selain mampu mengangkut barang dalam jumlah besar, moda transportasi ini dinilai mampu menekan biaya logistik secara signifikan, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.
“Kereta api akan menjadi tulang punggung distribusi hasil industri dan mobilitas masyarakat. Ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga efisiensi dan keberlanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan kesiapan proyek ini dari sisi perencanaan teknis. Sejumlah dokumen pendukung telah disusun secara komprehensif, mulai dari Studi Rencana Induk yang rampung pada 2015, Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) untuk trase Tanjung Selor–Mangkupadi pada 2016, hingga Detail Engineering Design (DED) untuk trase Tanjung Selor–Binai pada 2017.
Dengan kelengkapan tersebut, proyek pembangunan kereta api Kaltara kini memasuki fase penting menuju proses due diligence bersama calon investor. Tahap ini menjadi penentu untuk memastikan kesiapan teknis, finansial, dan keberlanjutan proyek sebelum masuk pada tahap realisasi.
Kehadiran Wakil Bupati Malinau dalam audiensi tersebut menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta pihak swasta diharapkan mampu mempercepat terwujudnya jaringan perkeretaapian di Kalimantan Utara.
Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya akan mengubah wajah konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia, menjadikan Kaltara sebagai simpul penting dalam jaringan logistik nasional dan internasional. (rko)
