BULUNGAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri kegiatan Pelantikan, Pengukuhan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Tanjung Selor, Kamis (11/6/26).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltara secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 41 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan 23 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pengisian jabatan strategis diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
Sementara itu, Gubernur Kaltara dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen, loyalitas, dan kinerja para pejabat yang baru dilantik untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap aparatur sipil negara senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap dapat semakin memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
