TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/05/26).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah bersama unsur terkait membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan distribusi di wilayah Kalimantan Utara.
Selain itu, launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala instansi vertikal, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan komitmen terhadap pencegahan praktik korupsi di Kalimantan Utara.
