Hasan Basri juga mengusulkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan dengan matang mengenai persoalan teknis rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat.
Menurutnya, jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat.
“Sebelum diterapkan lebih jauh, sebaiknya, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” kata Hasan Basri.
Hasan Basri juga menambahkan di satu sisi memang adanya pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat beban APBN saat ini cukup berat. Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar dollar AS kian melambung.
“Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data Pemerintah berbeda-beda,” tegasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Komite III DPD RI, Tutuka Ariadji akan memperbaiki dan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut, Tutuka juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat bekerja sama dengan menyiapkan data yang diperlukan.
Dia juga berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini, dapat tercipta iklim investasi migas yang lebih kondusif.
“Kalau kami minta data, tolong disampaikan karena kami perlu data untuk bertemu kementerian yang lain dan menyusun kebijakan yang tepat, dan insyaallah kami akan menindaklanjuti usulan ini,” kata dia. (rm)
