- Sekprov Sampaikan Terima Kasih kepada Petugas di Lapangan
TANJUNG SELOR, MK – Penyerahan 5.000 paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terdampak pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 diyakini bisa tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah saat berada di kediamannya, Ahad (19/4).
Dijelaskannya, BLT yang diberikan kepada masyarakat itu merupakan salah satu dari bagian refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltara berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.
Instruksi itu, kata Suriansyah menjelaskan soal penanganan terhadap masyarakat yang terdampak Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Di antaranya, adalah penanganan bidang kesehatan dengan meningkatkan sarana prasarana kesehatan mulai dari petugas maupun pendukungnya seperti peralatan yang dibutuhkan.
Yang kedua, adalah penanganan dampak Covid-19 dari sisi perekonomiannya. Misalnya penyediaan bahan pangan. Bahkan, Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie sudah meninjau beberapa pasar yang ada di Kaltara, kondisinya, stok pangan dapat dipastikan aman.
“Akan tetapi, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga harus memonitor perkembangan pangan kita,” kata Suriansyah.
Selanjutnya, kata Sekprov lagi, adalah penanganan pada tingkat pengamanan jaminan sosial. Bentuknya bisa berupa hibah maupun Bantuan Sosial Tidak Terencana. Pada tahap I, Pemprov Kaltara pun mengambil langkah dalam bentuk penyerahan BLT dalam bentuk uang tunai Rp 200.000 per orang untuk 5.000 paket.
Dikatakan Suriansyah, dana ini juga ada pada sasaran yang diinginkan, misalnya Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang terdampak lantaran kelesuan ekonomi yang memberi pengaruh pada pendapatan mereka. Selain itu, BLT ini diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu yang benar-benar terdampak. “Itu adalah bagian dari sasaran kita untuk penerima BLT,” tambahnya. Guna memastikan bantuan itu tepat sasaran, lanjut Sekprov, Gubernur pun menugaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov, untuk ikut membagikannya langsung kepada masyarakat.
“Mengenai petugas kenapa para ASN? Itu adalah bukti keseriusan dari kepedulian Pemprov Kaltara untuk benar-benar menyampaikan BLT kepada masyarakat yang terdampak. Kami terima kasih kepada petugas kita yang sudah ke lapangian. Arahan kepada mereka harus menjaga protokoler kesehatan, jangan sampai menimbulkan masalah di lapangan,” jelasnya.
Berkaitan dengan adanya permintaan data lengkap kepada penerima, dijelaskan Suriansyah, bahwa itu adalah salah satu bukti pertanggungjawaban. Selain itu juga untuk menjaga akuntablitas penggunaan keuangan negara yang diserahkan kepada masyarakat.
Artinya Itu adalah bagian dari upaya menjaga agar benar-benar uang negara kepada yang berhak menerimannya. Bahkan ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak menerima bantuan itu jika tidak sesuai dengan nilai bantuannya.
“Jadi ketika uang ini harus dipertanggungjawabkan, petugas kita di lapangan harus meminta data yang bersangkutan, untuk membuktikan bahwa dana itu telah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika ada warga masyarakat yang mendapatkan tidak sesuai dengan nilai bantuannya, jangan diterima. Warga diminta tidak perlu khawatir dengan permintaan data yang dilakukan oleh petugas saat membagikan bantuan,”terangnya.
Tak sampai di situ, dengan adanya data tersebut, akan menjadi acuan untuk penyerahan bantuan lainnya. Seperti bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari kabupaten/kota, sehingga data penerima tidak tumpang tindih.
Hal ini pun sempat diutarakan Gubernur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 kepada Bupati dan Walikota se Kaltara. Di mana, kepala daerah di wilayah masing-masing dapat bersinergi membantu masyarakat. Dengan kata lain, warga yang sudah dibantu melalui BLT Pemprov Kaltara tidak boleh mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah pusat.
“Karena banyak masyarakat kita yang butuh, saya yakin dari 5.000 orang ini masih ada warga yang tidak tercover. Sehingga untuk meng-cover itu, dapat dibantu pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pusat,” terangnya.
Diharapkan juga nanti tim di lapangan dapat berkoordinasi dengan pemda setempat, khususnya dalam validasi data, sehingga dalam penyerahannya tidak terjadi tumpang tindih penerima. “Pemda kabupaten/kota diharapkan membantu,” jelasnya lagi.
Selain dari APBD untuk membantu masyarakat terdampak, Gubernur dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah mengumpulkan dana sukarela melalui pemotongan gaji. Untuk penyerahannya, nanti dilakukan sekaligus pada tahap berikutnya. Karena masih ada rencana bantuan tahap berikutnya.
Sekprov menambahkan, hingga saat ini Pemprov Kaltara terus melakukan refocusing anggaran penanganan Covid-19. Jumlahnya bisa mencapai dari yang sudah dilaporkan ke pusat yakni sekitar Rp 60,9 miliar.(*SR25)
