TANJUNG SELOR, MK – Penanganan akses jalan di pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Kabupaten Nunukan tetap menjadi konsen dan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat – Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi kepada awak media. Menurutnya, langkah-langkah percepatan pembangunan jalan di Krayan terus diupayakan.
“Kami sedang meminta jadwal pertemuan dengan Kementerian PU di Jakarta. Rencananya hari Kamis 23 Juli ini kami akan ke Jakarta. Agendanya membahas kelanjutan penanganan jalan di Krayan,” ungkap Helmi.
Diungkapkan, tahun 2025 lalu, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran senilai Rp 50 miliar dari total Rp 150 miliar yang dijanjikan Menteri Keuangan, Purbaya kepada Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Anggaran tersebut diprogramkan melalui Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan pembiayaannya melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.
“Seluruh anggaran tersebut dipusatkan untuk pembangunan jalan di Krayan. Realisasi itu yang terus kami upayakan agar terealisasi penuh,” imbuh Helmi. Apabila anggaran Rp 150 miliar tersebut terealisasi penuh, DPUPR Kaltara meyakini,akses jalan Krayan setidaknya dapat sampai pada tahap pengerasan agregat.
Terpisah,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut, menyampaikan bahwa dari dua kabupaten perbatasan, yakni Malinau dan Nunukan, terdapat 22 kecamatan yang menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan intervensi pembangunan sesuai kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus mengupayakan intervensi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan, meskipun pemenuhannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh,” kata Bertius.
Ia menjelaskan bahwa secara regulasi pembangunan kawasan perbatasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan dan kolaborasi pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten tempat wilayah perbatasan berada.
Menurut Bertius, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., terus memfasilitasi koordinasi lintas pemerintahan melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan bersama pemerintah pusat ke wilayah Krayan dan Apau Kayan. (Fy/red)
