Ketua DPRD Kaltara Ingatkan Penyelenggara Pemerintah

by Admin Kaltara

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, istilah anomali yang disampaikan KPK harus dimaknai sebagai peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Setiap indikator yang menjadi perhatian lembaga antirasuah perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dujfrie menegaskan, setiap instansi pemerintah harus menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, langkah perbaikan harus segera dilakukan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.

Menurutnya, DPRD Kaltara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan administrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan setiap program pembangunan.

“Pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal,” pesannya.

Djufri berharap peringatan KPK tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (**)

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses