TARAKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara Supa’ad Hadianto mengatakan sebagian besar anggaran telah memiliki peruntukan masing-masing. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan.
“Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus benar-benar menentukan program mana yang menjadi prioritas. Sementara kebutuhan masyarakat terus berkembang dan harus tetap diperhatikan,” jelasnya.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dapat diperjuangkan. Sejumlah kebutuhan seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas rumah ibadah, serta infrastruktur lainnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.
Namun, menurutnya, tidak semua usulan dapat ditangani melalui anggaran pemerintah provinsi. Setiap program harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini penting agar usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi yang tepat dan masuk dalam perencanaan sesuai ketentuan.
Supa’ad juga berharap masyarakat memahami kondisi keuangan daerah sehingga dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan proses perencanaan dan penentuan skala prioritas.
Melalui kegiatan reses tersebut, ia ingin masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kemampuan anggaran pemerintah sekaligus memahami mekanisme penyampaian aspirasi pembangunan.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (**)

