TANJUNG SELOR, MK – Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda menawarkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulungan. Penawaran tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan paparan yang digelar di Ruang Kelas BKPSDM, Tanjung Selor, Jumat (24/7).
Kegiatan dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), serta perangkat daerah terkait. Dalam kesempatan tersebut, UWGM memaparkan berbagai peluang kerja sama, mulai dari peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui Program RPL hingga kolaborasi di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki sekitar 5.000 ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan mayoritas bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan pemetaan BKPSDM tahun 2024, masih terdapat lebih dari 500 ASN yang belum memiliki kualifikasi pendidikan diploma maupun sarjana. Sebagian besar merupakan tenaga teknis umum yang berpotensi untuk mengikuti Program RPL.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan peningkatan jenjang pendidikan ASN menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memenuhi persyaratan kompetensi jabatan.
“Masih ada ASN kita yang belum memiliki pendidikan sarjana maupun diploma. Program RPL ini menjadi peluang yang sangat baik karena memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi akademik dalam waktu yang lebih singkat, sehingga kompetensi mereka dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini sejumlah jabatan struktural, seperti lurah, mensyaratkan pendidikan minimal sarjana. Karena itu, ASN yang masih berada pada usia produktif akan menjadi prioritas untuk mengikuti program tersebut.
“Kita ingin ASN yang masih produktif dapat segera meningkatkan jenjang pendidikannya. Dengan demikian, masa pengabdian mereka setelah menyelesaikan pendidikan masih panjang sebelum memasuki usia pensiun,” tambahnya.
Skema RPL yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar tiga hingga empat semester dinilai lebih efektif dibandingkan program tugas belajar reguler. Selain mempercepat peningkatan kompetensi, skema tersebut juga dinilai mampu meminimalkan risiko perpindahan ASN ke daerah lain setelah menyelesaikan pendidikan.
Selain peningkatan pendidikan formal, Pemkab Bulungan juga menyampaikan kebutuhan tenaga ahli di sejumlah bidang strategis, seperti hukum, tata kelola keuangan dan aset daerah, serta tenaga teknis di bidang pekerjaan umum.
Syarwani menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan memiliki minimal satu Sarjana Hukum untuk mendukung penyusunan berbagai produk hukum yang berkualitas.
“Setiap perangkat daerah menghasilkan produk hukum. Karena itu, keberadaan tenaga yang memiliki latar belakang ilmu hukum sangat penting agar setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat,” jelasnya.
Di bidang pengelolaan keuangan, pemerintah daerah juga membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan dan penilaian aset untuk mempercepat penyusunan neraca serta inventarisasi aset daerah secara lebih efektif.
Sementara itu, sektor infrastruktur masih memerlukan tenaga ahli khusus, termasuk di bidang teknik lanskap, guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Tidak hanya pada bidang pendidikan, Pemkab Bulungan juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan UWGM Samarinda melalui pelaksanaan riset dan kajian ilmiah terhadap berbagai isu strategis daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian konflik kebun plasma sawit. Dengan adanya 21 izin perkebunan kelapa sawit di Bulungan, pemerintah daerah memandang perlunya keterlibatan tenaga ahli atau auditor independen untuk mendukung transparansi tata kelola plasma.
Selain itu, pemerintah juga mendorong kajian mengenai pengembangan pakan ternak mandiri. Saat ini sekitar 65 persen biaya produksi peternak unggas di Bulungan masih digunakan untuk membeli pakan dari luar daerah, padahal bahan baku pakan tersedia cukup melimpah di wilayah Bulungan.
“Kami berharap kerja sama dengan perguruan tinggi tidak berhenti pada peningkatan pendidikan ASN saja, tetapi juga mampu memberikan solusi melalui riset terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Hasil kajian akademis akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menindaklanjuti tawaran kerja sama tersebut melalui pembahasan bersama BKPSDM dan perangkat daerah terkait, sehingga program-program yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan. (Fy/red)
